Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program membangun rumah 3 juta unit per tahun dengan rincian 2 juta unit di perdesaan dan 1 juta unit di perkotaan.
Program tersebut digadang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia, dan direncanakan akan dimulai pada 2025 mendatang.
Versi upgrade dari program sejuta rumah (PSR) milik mantan Presiden Joko Widodo ini diproyeksikan akan membantu perekonomian nasional, menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja baru, dan turut memberi peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.
Namun, sejumlah kalangan menyangsikan efektivitasnya. Tak hanya itu, beberapa pihak pun menilai, sederet masalah membayangi program tersebut, mulai dari masalah keterjangkauan harga, lokasi, hingga kualitas bangunan perumahan tersebut.
Terlebih, dari sisi harga, kenaikan harga properti dianggap terlalu tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Lantas, sejauh mana program ini akan berhasil direalisasikan?
Baca Juga: Prabowo Gandeng Jokowi Lanjutkan Pembangunan IKN
Alasan di Balik Program 3 Juta Rumah Per Tahun
Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Boni Minnang, mengemukakan, Presiden Prabowo memiliki target besar mengatasi kemiskinan, salah satunya dengan program perumahan.
Menurut Boni, kepemilikan rumah ataupun tempat tinggal bagi masyarakat miskin dinilai merupakan salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
”Keinginan Presiden adalah memenuhi kebutuhan papan bagi masyarakat miskin, yakni rumah tinggal layak huni. Kalau punya rumah, mereka tidak akan miskin lagi karena sudah punya aset,” ujar Boni, dikutip dari Kompas.
Menurut Boni, Satgas Perumahan akan melakukan pendampingan setidaknya enam bulan ke depan untuk pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.
Program itu diawali dengan pembenahan basis data dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program.
Gandeng Pihak Swasta dan Sejumlah Konglomerat
Untuk mendukung target pembangunan 3 juta unit rumah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan bahwa pemerintah bakal menggandeng sejumlah pihak swasta, yakni Agung Sedayu untuk mendukung pembangunan rumah gratis beserta isinya untuk rakyat.
Pria yang kerap disapa Ara ini juga mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun. Salah satunya dari 6 konglomerat di Indonesia. Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu.
"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," papar Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Ara juga menyatakan, dirinya tidak mempermasalahkan jika swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuknya. Yang penting baginya adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.
Ara menegaskan, pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Diketahui, alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.
"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.
Lebih lanjut, Ara pun memastikan Kementerian PKP bakal menyiapkan blue print terkait rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun itu. Ara berjanji peta jalan tersebut akan rampung sebelum 6 Desember 2024, yakni sebelum masa reses DPR RI.
Baca Juga: Pernah Terjadi di Era Soeharto, Target Prabowo Genjot Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bukan Mustahil
