Presiden RI, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/2/2026). Pejabat yang dipanggil adalah menteri yang terkait bidang ekonomi seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani; serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Mereka dipanggil kepala negara untuk merundingkan sikap Indonesia jelang penandatangan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat terkait tarif dagang yang telah dinegosiasikan jauh sebelumnya.
Baca Juga: Cara Pandang Dahlan Iskan Soal Pemerintahan Prabowo
Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan penegasan terkait arah dan prinsip yang harus dipegang pemerintah dalam setiap perundingan ekonomi internasional. Kepala Negara menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap langkah diplomasi ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.
"Memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia," kata Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dilansir Senin (16/2/2026).
Menurutnya, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa perundingan ekonomi tidak boleh semata-mata bersifat transaksional jangka pendek, melainkan harus berdampak langsung pada penguatan struktur ekonomi nasional.
Dalam hal ini, peningkatan produktivitas industri dalam negeri dan penguatan rantai pasok global menjadi prioritas utama. "Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri," ungkapnya.
Lebih lanjut, Teddy menyebut Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah harus berorientasi pada hasil konkret yang dapat dirasakan oleh bangsa dan negara.
Baca Juga: Wamen Stella Ungkap Alasan Pemerintahan Prabowo Bangun Sekolah Garuda
"Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia," pungkasnya.
Pertemuan di Hambalang tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo bahwa diplomasi ekonomi Indonesia harus berdaulat, strategis, dan menguntungkan bagi kepentingan nasional.
