Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program membangun rumah 3 juta unit per tahun dengan rincian 2 juta unit di perdesaan dan 1 juta unit di perkotaan.
Program tersebut digadang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia, dan direncanakan akan dimulai pada 2025 mendatang.
Versi upgrade dari program sejuta rumah (PSR) milik mantan Presiden Joko Widodo ini diproyeksikan akan membantu perekonomian nasional, menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja baru, dan turut memberi peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.
Namun, sejumlah kalangan menyangsikan efektivitasnya. Tak hanya itu, beberapa pihak pun menilai, sederet masalah membayangi program tersebut, mulai dari masalah keterjangkauan harga, lokasi, hingga kualitas bangunan perumahan tersebut.
Terlebih, dari sisi harga, kenaikan harga properti dianggap terlalu tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Lantas, sejauh mana program ini akan berhasil direalisasikan?
Baca Juga: Prabowo Gandeng Jokowi Lanjutkan Pembangunan IKN
Alasan di Balik Program 3 Juta Rumah Per Tahun
Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Boni Minnang, mengemukakan, Presiden Prabowo memiliki target besar mengatasi kemiskinan, salah satunya dengan program perumahan.
Menurut Boni, kepemilikan rumah ataupun tempat tinggal bagi masyarakat miskin dinilai merupakan salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
”Keinginan Presiden adalah memenuhi kebutuhan papan bagi masyarakat miskin, yakni rumah tinggal layak huni. Kalau punya rumah, mereka tidak akan miskin lagi karena sudah punya aset,” ujar Boni, dikutip dari Kompas.
Menurut Boni, Satgas Perumahan akan melakukan pendampingan setidaknya enam bulan ke depan untuk pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.
Program itu diawali dengan pembenahan basis data dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program.
Gandeng Pihak Swasta dan Sejumlah Konglomerat
Untuk mendukung target pembangunan 3 juta unit rumah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan bahwa pemerintah bakal menggandeng sejumlah pihak swasta, yakni Agung Sedayu untuk mendukung pembangunan rumah gratis beserta isinya untuk rakyat.
Pria yang kerap disapa Ara ini juga mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun. Salah satunya dari 6 konglomerat di Indonesia. Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu.
"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," papar Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Ara juga menyatakan, dirinya tidak mempermasalahkan jika swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuknya. Yang penting baginya adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.
Ara menegaskan, pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Diketahui, alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.
"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.
Lebih lanjut, Ara pun memastikan Kementerian PKP bakal menyiapkan blue print terkait rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun itu. Ara berjanji peta jalan tersebut akan rampung sebelum 6 Desember 2024, yakni sebelum masa reses DPR RI.
Baca Juga: Pernah Terjadi di Era Soeharto, Target Prabowo Genjot Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bukan Mustahil
Lokasi Pembangunan
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengklaim sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk membangun program 3 juta rumah setiap tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Ara mengatakan, dirinya telah mengajukan permohonan untuk lahan seluas 1.000 hektare di Banten yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan proyek 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lahan ini merupakan aset yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari para koruptor.
Dikatakan Ara, tanah yang disita dari para pelaku korupsi dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jualnya bisa lebih terjangkau. Gak cuma itu, kata dia, pemanfaatan lahan sitaan ini juga berkontribusi pada efisiensi anggaran dan pengoptimalan aset negara.
"Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah atau gratis ke rakyat, kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, karena komponen tanah dan komponen bahan bisa murah," tutur Ara, dikutip dari Tempo.
Selain memanfaatkan lahan sitaan di Banten, proyek pembangunan tiga juta rumah juga akan dilaksanakan di Tangerang, di mana Ara sendiri telah menyumbangkan lahan seluas 2,5 hektare.
Ditegaskan Ara, kontribusi yang dilakukannya ini merupakan bagian dari upayanya untuk mendukung inisiatif Prabowo dalam mewujudkan program tiga juta rumah bagi masyarakat.
Ara juga bilang, pihaknya berencana untuk memanfaatkan aset-aset hunian yang telah dibangun oleh pemerintah tetapi masih belum terisi sepenuhnya. Dengan pendekatan ini, Ara berharap agar aset-aset tersebut bisa diberdayakan untuk menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Terpisah, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kemenkeu, Rionald Silaban, mengatakan, pihaknya akan segera menemui Menteri PKP untuk membahas program 3 juta rumah tersebut.
Rionald memastikan Kemenkeu mendukung rencana penyediaan lahan tersebut. Dia pun sudah mengumpulkan daftar aset-aset sitaan obligor atau debitur BLBI yang bisa digunakan untuk pembangunan rumah.
"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," tutur Rionald.
Rionald hanya memastikan sudah ada daftar daerah-daerah lokasi aset sitaan BLBI tersebut.
"Saya punya daftar di beberapa daerah, nanti kita lihat saja pilihannya di mana. Tapi intinya, kita sangat mendukung agar ada pemanfaatan yang segera," tandas dia, dikutip dari Kumparan.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Indonesia Bukan Kacung Bangsa Asing
Peletakan Batu Pertama Telah Berlangsung
Program 3 juta unit rumah untuk masyarakat kurang mampu akhirnya dimulai, ditandai dengan peletakan batu pertama di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024) lalu.
Peletakan batu pertama itu dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, nantinya akan ada 250 unit rumah tipe 36 lengkap dengan furniturenya yang dibangun di lahan seluas 2,5 hektare. Pembangunannya pun ditargetkan rampung pada Oktober 2025.
Ara menuturkan, penerima rumah gratisnya sendiri masih digodok. Namun, pihaknya tetap mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki hunian, mulai dari TNI-Polri berpangkat rendah, ASN golongan bawah, guru berpenghasilan rendah, hingga berbagai komponen masyarakat yang heterogen.
Meski gratis, lanjut Ara, penerima rumah gratis akan mendapatkan sertifikat. Namun, status kepemilikan rumah masih dalam penyusunan.
Qatar dan China Minati Program 3 Juta Rumah
Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim, saat ini sudah ada beberapa negara yang berminat untuk ikut membangun 1 juta hunian di perkotaan. Adapun, negara-negara yang dimaksud adalah Qatar dan China.
"Keluarga Al Thani sudah menyatakan minat untuk membangun 1 juta unit apartemen dengan syarat dari Emir tidak boleh rugi, tapi nggak boleh untung besar. Ini bagi mereka itu amal. Amal tapi jangan rugi, untung tipis-tipis boleh lah," papar Hashim, dikutip dari Detikcom.
Perusahaan asal China seperti China State Construction Engineering Corporation, kata Hasim, juga menyatakan minat untuk turut andil membangun 1 juta unit hunian di perkotaan.
"China State Construction Engineering Corporation, mereka sudah menyatakan sanggup. 'tahun lalu kami sudah bangun 880.000 unit apartemen, tahun lalu'. Dengan kata lain, kalau diminta, mereka bisa bikin seluruhnya 1 juta (hunian)," bebernya.
Baca Juga: Cerita Latar Belakang Tradisi Maruarar Sirait: Politik , Suku, dan Agama
Program 3 Rumah Dipertanyakan
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan 3 juta unit rumah dalam setahun, menuai sejumlah kontroversi dari berbagai pihak. Tak sedikit yang mempertanyakan efektivitas program tersebut, terutama terkait pendanaannya sendiri.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun milik Presiden Prabowo Subianto ini.
Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun," kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024), dikutip dari CNN Indonesia,
Lazarus pun mempertanyakan kepada pemerintah soal kesiapan mereka menyediakan anggaran untuk mendukung program itu. Gak cuma soal dana, Lasarus juga mengatakan Menteri PKP, Maruarar Sirait, harus membangun 8.333 unit rumah rakyat per hari demi mengejar target 3 juta rumah.
“Ya kita tunggulah nanti ya kinerja Pak Menteri dan Wamen PKP. 3 juta rumah itu dibagi 360 hari berarti setiap hari itu harus jadi 8.333 buah rumah, selamat melaksanakan tugas Pak Menteri,” kata Lasarus, dikutip dari Bisnis.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menyebut, target yang dibidik tim Prabowo Subianto dalam program 3 juta rumah ini cukup berat. Sebabnya, target pemerintah melalui Program Sejuta Rumah (PSR) di era Presiden Joko Widodo per tahun saja masih sulit dicapai.
"Tentu target 3 juta rumah adalah satu misi yang berat, selama ini target 1 juta rumah per tahun saja kita sulit dicapai, ini harus ada terobosan khusus," tutur Bambang, dikutip dari Kontan.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) realisasi PSR sampai dengan Juli 2024 telah ada pada angka 617.622 atau 59,23 persen dari total target yang dibuat yaitu 1.042.738 rumah.
Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023 mencatat angka backlog di tanah air masih mencapai 9,9 juta unit. Sementara setiap tahun, ada potensi tambahan backlog mulai dari 600.000 hingga 800.000 karena rumah tangga baru.
Baca Juga: Optimis Cetak Sejarah Baru, Maruarar Sirait Target Prabowo-Gibran Menang di Kandang Banteng
Respons Pengamat
Sementara itu, Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga, menilai bahwa program 3 juta rumah yang diinisiasi Prabowo Subianto ini penting didasari rencana induk yang jelas dan terperinci.
Dikatakan Nirwono, dengan adanya pemetaan lokasi, pemerintah pusat dan daerah, serta pengembang bisa mengetahui dengan jelas dimana rumah-rumah tersebut perlu dibangun, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran dan ketersediaan lahan.
“Kenapa? Karena kembali lagi ke soal anggaran, kemampuan anggaran kita berapa? Itu yang pertama. Tanpa ada rencana induk sulit untuk membangun ya. Karena apa? Beban itu kan tidak hanya di pusat tetapi juga bisa dibagikan kepada pemerintah daerah, kepada para pengembang begitu ya,” imbuh Nurwono, sebagaimana dikutip dari Investor.id.
Nirwono lantas menuturkan bahwa pemetaan lokasi tentu perlu melibatkan pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Dengan begitu, rencana induk yang terperinci guna membuat proses pembangunan dapat lebih terstruktur.
Dia menekankan, pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan lokasi yang tepat untuk pembangunan rumah, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
“Dengan demikian rencana tadi memetakan potensi pembangunan kota karena harus ketemu dengan pemerintah daerah, kota, kabupaten, yang akan menyediakan lahannya apakah masyarakat disitu butuh rumah misalnya,” tandas Nirwono.
Baca Juga: Tegas Kabinet Prabowo: Lahan Sitaan Koruptor Bakal Disulap Jadi Rumah Rakyat!
