Mengulik Rencana Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo

Program 3 Rumah Dipertanyakan

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan 3 juta unit rumah dalam setahun, menuai sejumlah kontroversi dari berbagai pihak. Tak sedikit yang mempertanyakan efektivitas program tersebut, terutama terkait pendanaannya sendiri.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun milik Presiden Prabowo Subianto ini.

Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun," kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024), dikutip dari CNN Indonesia,

Lazarus pun mempertanyakan kepada pemerintah soal kesiapan mereka menyediakan anggaran untuk mendukung program itu. Gak cuma soal dana, Lasarus juga mengatakan Menteri PKP, Maruarar Sirait, harus membangun 8.333 unit rumah rakyat per hari demi mengejar target 3 juta rumah.

“Ya kita tunggulah nanti ya kinerja Pak Menteri dan Wamen PKP. 3 juta rumah itu dibagi 360 hari berarti setiap hari itu harus jadi 8.333 buah rumah, selamat melaksanakan tugas Pak Menteri,” kata Lasarus, dikutip dari Bisnis.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menyebut, target yang dibidik tim Prabowo Subianto dalam program 3 juta rumah ini cukup berat. Sebabnya, target pemerintah melalui Program Sejuta Rumah (PSR) di era Presiden Joko Widodo per tahun saja masih sulit dicapai.

"Tentu target 3 juta rumah adalah satu misi yang berat, selama ini target 1 juta rumah per tahun saja kita sulit dicapai, ini harus ada terobosan khusus," tutur Bambang, dikutip dari Kontan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) realisasi PSR sampai dengan Juli 2024 telah ada pada angka 617.622 atau 59,23 persen dari total target yang dibuat yaitu 1.042.738 rumah.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023 mencatat angka backlog di tanah air masih mencapai 9,9 juta unit. Sementara setiap tahun, ada potensi tambahan backlog mulai dari 600.000 hingga 800.000 karena rumah tangga baru.

Respons Pengamat

Sementara itu, Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga, menilai bahwa program 3 juta rumah yang diinisiasi Prabowo Subianto ini penting didasari rencana induk yang jelas dan terperinci.

Dikatakan Nirwono, dengan adanya pemetaan lokasi, pemerintah pusat dan daerah, serta pengembang bisa mengetahui dengan jelas dimana rumah-rumah tersebut perlu dibangun, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran dan ketersediaan lahan.

“Kenapa? Karena kembali lagi ke soal anggaran, kemampuan anggaran kita berapa? Itu yang pertama. Tanpa ada rencana induk sulit untuk membangun ya. Karena apa? Beban itu kan tidak hanya di pusat tetapi juga bisa dibagikan kepada pemerintah daerah, kepada para pengembang begitu ya,” imbuh Nurwono, sebagaimana dikutip dari Investor.id.

Nirwono lantas menuturkan bahwa pemetaan lokasi tentu perlu melibatkan pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Dengan begitu, rencana induk yang terperinci guna membuat proses pembangunan dapat lebih terstruktur.

Dia menekankan, pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan lokasi yang tepat untuk pembangunan rumah, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.

“Dengan demikian rencana tadi memetakan potensi pembangunan kota karena harus ketemu dengan pemerintah daerah, kota, kabupaten, yang akan menyediakan lahannya apakah masyarakat disitu butuh rumah misalnya,” tandas Nirwono.