Presiden Prabowo Subianto menyoroti sistem politik yang diterapkan di Indonesia, dimana sistem yang dipraktekkan selama ini dinilai terlalu mahal dan cenderung transaksional, untuk itu sistem yang berlaku sekarang ini disarankan untuk ditata ulang.
Pernyataan Prabowo disambut baik Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), dia mengatakan kepala negara memang sudah berulang kali mengeluhkan sistem politik Indonesia termasuk saat menghadiri peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor pada 12 Desember 2025, dimana Kepala Negara menekankan perlunya transisi politik yang lebih substansial dan berorientasi pada kualitas demokrasi.
Baca Juga: Cara Pandang Dahlan Iskan Soal Pemerintahan Prabowo
“Intinya, kita harus melakukan penataan ulang menuju transisi politik yang substansial, bukan seperti sekarang yang transaksional dan brutal karena pemilu berbiaya tinggi,” ujar Bamsoet di kawasan Senayan, Jakarta dilansir Senin (16/2/2026).
Sistem politik yang masih ngawur itu menjadi celah dan biang kerok terjadi berbagai kejahatan politik termasuk korupsi yang tumbuh subur di berbagai lini. Biaya pemilu yang tinggi mendorong praktik-praktik politik transaksional yang merugikan demokrasi.
Menurut Bamsoet reformasi sistem politik harus dimulai dari pembenahan regulasi, terutama undang-undang yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu dan tata kelola politik nasional.
“Penataan sistem politik itu ada di undang-undang. Kuncinya ada di DPR bersama pemerintah untuk membicarakan dan memperbaikinya,” tegasnya.
Bamsoet menegaskan DPR bersama pemerintah memegang peran strategis dalam mendorong reformasi sistem politik yang lebih sehat dan efisien. Ia menilai perbaikan regulasi menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem yang tidak lagi membebani peserta pemilu dengan biaya tinggi.
Dalam pidatonya di Sentul, Presiden Prabowo juga sempat menyinggung pelaksanaan pemilu di negara tetangga yang dinilai lebih efisien dan tidak menghabiskan biaya besar. Hal tersebut menjadi refleksi penting bagi Indonesia dalam membenahi sistem politik ke depan.
Baca Juga: Wamen Stella Ungkap Alasan Pemerintahan Prabowo Bangun Sekolah Garuda
Penataan ulang sistem politik ini dinilai krusial guna memperkuat demokrasi, menekan praktik korupsi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas.
