Presiden RI Prabowo Subianto optimis perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat segera rampung dalam waktu dekat setelah kedua negara intens melakukan negosiasi terkait kesepakatan tersebut.
Harapan besar Prabowo terkait terwujudnya perjanjian dagang itu disampaikan dalam pidatonya di forum Iftar Dinner Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga: Prabowo Pamer pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Forum Business Summit
“Saya berada di sini untuk menyelesaikan sebuah perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Kami telah bernegosiasi sangat intens selama beberapa bulan terakhir, dan saya pikir kita telah mencapai kesepakatan yang solid dalam banyak isu,” ujar Prabowo dilansir Jumat (19/2/2026).
Presiden berharap perjanjian tersebut menjadi pendorong utama penguatan kemitraan ekonomi Indonesia–AS. Ia menyebut sejumlah kesepakatan penting telah diteken, baik di level pemerintah maupun antarpelaku usaha, termasuk tindak lanjut isu keseimbangan perdagangan.
“Saya menantikan perjanjian ini sebagai dorongan besar bagi kelanjutan kemitraan dan kerja sama ekonomi antara Amerika Serikat dan Indonesia,” ungkapnya.
Fokus Hilirisasi
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyambut baik kesepakatan dagang kedua negara tersebut. Dia menilai kesepakatan itu membawa dampak positif dalam hal ini meningkatkan daya saing industri nasional.
Meski demikian ia mengingatkan agar kesepakatan dagang itu tidak menjadi batu sandungan yang justru menghambat agenda hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah sekarang ini. Dia mengatakan, apabila kesepakatan dagang itu justru menelantarkan agenda hilirisasi, maka Indonesia bakal menanggung berbagai risiko berat yang sedang mengintai.
“Pada dasarnya, trade deals tersebut, sepanjang bermanfaat bagi perekonomian kita dan sejalan juga dengan agenda pemerintah, hilirisasi, sih oke. Tapi kalau tidak, itu yang sangat berisiko,” ujar Faisal.
Menurut Faisal kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat mesti selaras dengan agenda hilirisasi yang digaung-gaungkan pemerintah, sebab pada dasarnya hilirisasi bertujuan mendongkrak nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.
Jadi Faisal kembali menegaskan, jangan sampai kesepakatan dagang itu justru bikin pemerintah terlena dan mengabaikan program hilirisasi, program ini kata dia tetap wajib digenjot dengan sungguh-sungguh setelah kesepakatan dagang itu rampung dirundingkan kedua negara.
Baca Juga: Siapa Aktor Intelektual Dibalik Revisi UU KPK?
“Nah, ini jangan sampai bertentangan dengan program hilirisasi. Jangan lagi kita step back kembali lagi mengekspor bahan baku karena negara-negara maju memang mendorong negara berkembang tetap sebagai penyedia bahan baku saja,” tegasnya.
