Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai langkah awal dalam reformasi besar-besaran yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan aset negara.
Seperti diketahui, BUMN memiliki aset yang sangat besar, mendekati USD 1 triliun, dan memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Evaluasi ini bukan hanya untuk memperbaiki kinerja, tetapi juga untuk memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional.
Evaluasi ini akan dilakukan oleh Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga pengelola investasi yang baru dibentuk oleh pemerintah, yang kini mengambil alih manajemen lebih dari 800 BUMN di Indonesia. Dengan pengelolaan yang lebih terpusat dan profesional, diharapkan BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Baca Juga: Erick Thohir Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN-Danantara
Perintah Langsung Presiden
Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proses evaluasi akan menyentuh seluruh aspek kepemimpinan di tubuh BUMN, mulai dari kinerja individu hingga integritas dan etika kerja.
"Yang malas, tidak punya prestasi, atau menyalahgunakan jabatan, kita ganti. Kita cari yang jujur, pintar, dan kerja keras," tegas Presiden Prabowo, menegaskan komitmennya untuk melakukan perubahan radikal demi meningkatkan kinerja BUMN.
Presiden juga mengingatkan bahwa proses seleksi calon direksi di masa depan akan dilakukan dengan lebih transparan dan objektif. Tidak akan ada campur tangan politik atau diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau afiliasi politik. Fokus utama adalah profesionalisme, kemampuan, dan kontribusi nyata terhadap kemajuan Indonesia.
Baca Juga: Serba Serbi Aset Kelolaan Danantara Sebesar Rp14.679 Triliun, dari 844 BUMN hingga Kawasan GBK
“Yang penting bisa bekerja, bisa pimpin, punya semangat bela negara, dan tidak main-main dengan uang rakyat,” tambah Presiden Prabowo, mengingatkan bahwa BUMN merupakan entitas yang mengelola dana publik yang sangat besar.
Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Presiden untuk menciptakan BUMN yang lebih mandiri, kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat global. Reformasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing nasional di berbagai sektor strategis, termasuk infrastruktur, energi, teknologi, dan manufaktur.
Evaluasi Akan Libatkan Pihak Independen
Kepala Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa proses evaluasi akan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan pihak ketiga yang independen untuk memastikan objektivitas dan transparansi. Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat berjalan bersih tanpa ada pengaruh eksternal yang merugikan.
Baca Juga: Minta Direksi BUMN Dievaluasi,Prabowo: yang Malas-malasan Saya Minta Diganti
“Kami sedang menyusun kerangka kerja untuk melakukan evaluasi secara objektif dan menyeluruh. Kami akan melibatkan pihak ketiga yang independen agar proses ini bersih dari kepentingan politik dan benar-benar fokus pada kualitas kepemimpinan,” ujar Rosan dalam wawancaranya dengan media.
Danantara berencana untuk tidak hanya mengevaluasi kinerja berdasarkan angka dan laporan keuangan semata, tetapi juga akan menilai aspek karakter, etika, dan visi para pemimpin BUMN. Hal ini penting karena selain kinerja finansial, integritas dan visi kepemimpinan yang kuat menjadi kunci keberhasilan jangka panjang bagi BUMN.
“Kami ingin para direksi yang memimpin BUMN tidak hanya pintar dalam hal angka dan strategi, tetapi juga memiliki kualitas moral dan etika yang tinggi. Mereka harus menjadi contoh bagi seluruh jajaran perusahaan, termasuk dalam menjaga akuntabilitas dan menghindari praktik korupsi,” tambah Rosan.
Baca Juga: Paradoks Rangkap Jabatan Suryo Utomo, Dirjen Pajak Jadi Komisaris BUMN
Selain itu, Danantara berencana untuk memperkenalkan Key Performance Indicators (KPI) yang lebih ketat, berdasarkan indikator-indikator yang lebih luas dan holistik, yang tidak hanya mencakup kinerja finansial tetapi juga pengelolaan sumber daya manusia, inovasi, dan dampak sosial dari operasional BUMN.
Fokus pada Integritas dan Tata Kelola yang Baik
Langkah ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama karena selama bertahun-tahun, BUMN kerap menjadi sorotan dalam berbagai kasus korupsi, inefisiensi, dan pengelolaan yang tidak transparan. Praktik-praktik seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pengeluaran yang tidak efisien telah merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi tata kelola yang kuat menjadi prioritas utama dalam evaluasi ini.
Evaluasi yang dilakukan oleh Danantara akan mencakup penilaian yang lebih mendalam terhadap kebijakan internal dan eksekusi program yang selama ini dijalankan. Pemerintah ingin memastikan bahwa BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.
Baca Juga: Mengulik Harapan Sritex Jadi BUMN, Peluang untuk Bangkit?
“Kita ingin BUMN menjadi perusahaan modern, efisien, transparan, dan bisa bersaing di level global. Ini hanya bisa terjadi jika pemimpinnya punya integritas yang tinggi,” jelas Rosan.
Selain itu, Danantara juga akan memperkenalkan sistem pelaporan yang lebih transparan dan berbasis teknologi untuk memudahkan pengawasan publik dan memastikan tidak ada celah bagi praktik-praktik buruk.
Dukungan dari DPR dan Ekonom
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, yang menilai bahwa transformasi menyeluruh di tubuh BUMN adalah langkah yang sangat diperlukan, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh BUMN dalam perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Menteri Erick Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara Apa Alasannya?
“BUMN kita ini seperti kereta besar, tapi mesinnya sering mogok karena direksi yang tidak punya visi. Evaluasi ini penting agar BUMN benar-benar bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” kata Asep dalam diskusi bersama media.
Ekonom juga memandang langkah ini sebagai sinyal positif untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa selama ini pengelolaan BUMN yang kurang optimal menghambat potensi besar BUMN untuk berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, evaluasi ini bisa menjadi momentum bagi BUMN untuk lebih efisien dan berinovasi.
“Ini adalah momen yang sangat penting bagi Indonesia. BUMN harus menjadi penggerak utama pembangunan, tetapi untuk itu, kita butuh pemimpin yang visioner dan berintegritas,” kata Dr. Faisal Basri.
BUMN yang Menjadi Target Evaluasi
Sementara hingga saat ini tidak ada pengumuman resmi mengenai BUMN mana saja yang akan menjadi target evaluasi, evaluasi ini kemungkinan akan mencakup seluruh BUMN besar yang memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Kementerian BUMN Ketiban Efisiensi Anggaran, Ini Jawaban Erick Thohir
Evaluasi ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan BUMN agar lebih efisien dan transparan.
Langkah Awal Menuju BUMN Modern yang Mandiri
Dengan jumlah BUMN yang sangat besar dan cakupan sektor yang sangat luas, mulai dari energi, infrastruktur, keuangan, hingga pangan, evaluasi ini diyakini akan menjadi proses yang masif dan panjang. Namun, pemerintah optimistis bahwa langkah ini akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo menutup arahannya dengan menegaskan bahwa perubahan yang akan datang harus dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan kesungguhan. Proses ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa BUMN dapat berperan optimal dalam mempercepat pembangunan Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
“Kita tidak bisa lagi main-main dengan masa depan bangsa. BUMN adalah alat strategis negara. Maka harus dipimpin oleh orang-orang terbaik,” tegas Presiden Prabowo.
Pemerintah berharap bahwa melalui evaluasi yang menyeluruh ini, BUMN akan menjadi lebih modern, efisien, dan transparan, sehingga dapat lebih berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi I
ndonesia dan mempercepat pemulihan perekonomian pasca-pandemi.
