Mengawali pemerintahan baru, Presiden Prabowo menginstruksikan upaya efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih. Geliat efisiensi tersebut juga diberlakukan di tubuh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Menteri Erick Thohir.
Langkah efisiensi di Kementerian BUMN kembali mengemuka ke publik tatkala Menteri Erick Thohir menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo. Kali ini, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus pada langkah pemangkasan jumlah komisaris di bank-bank milik negara (Himbara).
Baca Juga: Mengulik Rencana Prabowo soal Evaluasi Menyeluruh Direksi BUMN
Kendati demikian, Erick Thohir menyampaikan bahwa efisiensi BUMN tak hanya sebatas pengurangan jumlah komisaris, tetapi lebih dari itu. Lantas, apa saja langkah Menteri Erick Thohir dalam melakukan efisiensi di BUMN?
Erick Thohir Terima Instruksi Presiden Prabowo
Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada Kementerian BUMN untuk membuat perusahaan pelat merah lebih efisien dalam hal operasional. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan melakukan perampingan jumlah komisaris, dimulai dari bank BUMN.
"Ini kami akan bicarakan sesuai arahan Bapak Presiden untuk (BUMN) lebih efisien," ungkap Erick Thohir di Jakarta, dilansir pada Selasa, 6 Mei 2025.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Erick Thohir langsung menggelar pertemuan dengan Kepala Danantara, Rosan Roeslani. Dalam pertemuan tersebut, Erick membahas langkah apa saja yang akan dilakukan untuk membuat operasional BUMN lebih efisien. Erick juga membuka ruang bahwa efisiensi akan dilakukan tidak hanya dengan memangkas jumlah komisaris di bank BUMN.
"Saya ada diskusi dengan Pak Rosan. Kami sedang diskusi apakah perjalanan dinas, apakah jumlah komisaris (dikurangi)," lanjut Erick.
Pangkas Komisaris hingga Perjalanan Dinas
Pemangkasan jumlah komisaris di bank BUMN menjadi opsi pertama yang muncul dalam melakukan efisiensi. Sebagai informasi, pemangkasan jumlah komisaris pada dasarnya sudah mulai dilakukan di bank BUMN.
Berdasarkan RUPST 2025 Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTPN, masing-masing bank pelat merah tersebut memiliki empat komisaris. Jumlah tersebut telah berkurang jika dibandingkan dengan hasil rapat RUPST 2024, di mana masing-masing bank BUMN memiliki sembilan hingga 11 komisaris dalam satu periode kepemimpinan.
Perampingan di tubuh bank BUMN ini juga pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Usai rapat bersama Presiden Prabowo Rabu, 26 Maret 2025 lalu, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden berharap struktur manajemen di BUMN perbankan bisa lebih ramping. Posisi komisaris juga diharapkan diisi oleh tokoh profesional.
"Terkait struktur manajemen BUMN perbankan, arahan Bapak Presiden ialah jumlah komisarisnya lebih ringkas dan diisi oleh kalangan profesional," tambah Airlangga.
Selain melakukan perampingan komisaris bank BUMN, Erick Thohir memberi sinyal bahwa perjalanan dinas juga akan dikaji kembali supaya lebih efisien. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga negara sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
"Semua akan dibicarakan sesuai arahan Bapak Presiden untuk efisiensi," tegas Erick.
Bukan Sinyal Pelemahan Ekonomi Nasional
Erick Thohir memastikan bahwa upaya efisiensi di tubuh bank BUMN bukanlah sinyal pelemahan perekonomian nasional. Erick menilai, efisiensi ini justru memberi ruang kepada negara untuk melakukan penyesuaian strategi dan realokasi anggaran guna memperkuat fokus pembangunan nasional. Terlebih lagi, kebijakan ini juga akan direview secara berkala.
"Kita harap efisiensi ini tidak lantas dianggap sebagai penurunan kinerja ekonomi. Ini hanya pergeseran alokasi anggaran. Beri kesempatan pemerintah untuk melakukan penyesuaian tersebut," tegas Erick.
Erick juga mengaku optimistis dengan visi Presiden dalam menjaga stabilitas harga pangan, daya beli masyarakat.
"Karena tidak mungkin pertumbuhan ekonomi terjadi kalau keamanan sebuah negara tidak stabil," jelas Erick.
Ia menambahkan, kestabilan keamanan nasional menjadi faktor fundamental dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perusahaan-perusahaan BUMN turut mendukung pertumbuhan tersebut melalui upaya efisiensi dan inovasi.
