Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengaku dirinya bakal memiskinkan semua koruptor dan menjebloskan mereka ke penjara paling mengerikan, Nusakabangan Jawa Tengah. Janji kata Ganjar bakal menjadi prioritas jika dirinya bersama Mahfud MD terpilih pada Pilpres 2024.
Menurut Ganjar, koruptor harus dihukum berat untuk memberikan efek jerah, untuk itu dia bakal menjerat para pelaku dengan sejumlah pasal tambahan, seperti pasal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Baca Juga: Turun Gunung, Surya Paloh Bakal Pimpin Kampanye Akbar Anies-Muhaimin
“Detterent effect-nya adalah memiskinkan koruptor, saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu. Wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU (tindak pidana pencucian uang) dan pengesahan RUU (rancangan undang-undang) Perampasan Aset,” kata Ganjar dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) terhadap yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024).
Untuk meminimalkan tindak korupsi, Ganjar mengaku punya cara jitu, salah satunya adalah digitalisasi sistem keuangan, dengan cara ini penyimpangan gampang terdeteksi sebab semua transaksi terekam dalam sebuah sistem digital.
“Tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi,” ucap Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar menekankan pentingnya pengawasan pejabat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Harus dipastikan bahwa seluruh kekayaan pejabat negara tercatat dalam LHKPN. Menurutnya, penguatan LHKPN dapat didorong dengan memperkuat sistem whistle blowing (pembisik) dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya.
“Dan tentu dengan anonim dan evidence base (dasar bukti) yang memang betul-betul terjadi,” katanya.
Baca Juga: Isu Pemakzulan Jokowi Dibuat untuk Mengganggu Jalan Kemenangan Prabowo-Gibran
Baca Juga: Ogah Nilai Kinerja Kementerian Pasca Debat Capres, Anies: Sensitif, Ada yang Ceramah Terus
Bersamaan dengan itu, Ganjar ingin melibatkan TNI untuk menangani praktik-praktik tambang ilegal, utamanya yang terjadi di wilayah perbatasan. Menurutnya, persoalan ini perlu kerja sama dari sejumlah aparat penegak hukum.
“Karena situasi-situasi yang sulit yang kadang-kadang mereka di-back up oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan, tanpa itu tidak akan berjalan,” ucap Ganjar.
