Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mendesak Presiden Prabowo untuk mencabut status keanggotaan Indonesia dalam organisasi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian itu dinilai hanya membahayakan posisi RI di mata dunia internasional sebab Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang menganut politik bebas aktif. Tak hanya itu keanggotan Indonesia dalam organisasi tersebut juga menjadi ancaman sebab Indonesia bisa terjebak dalam pusaran gejolak Timur Tengah yang terus meningkat sekarang ini.
Baca Juga: Vatikan Ogah Gabung Dewan Perdamaian Bikinan Trump
"Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah," kata dia dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).
Menurut Hasanuddin, partisipasi Indonesia dalam BoP sejak awal telah mencederai prinsip bebas aktif amanat konstitusi. Selain itu, amanat untuk menjaga perdamaian dunia tidak tercermin jika RI menjadi bagian organisasi yang membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran.
Terlebih, pemerintah hingga saat ini belum menunjukkan sikap tegas mengutuk invasi AS-Israel ke Iran. Menurut Hasanuddin, sikap diam tersebut memperkuat persepsi keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut.
Hasanuddin mengaku khawatir posisi RI yang tidak netral tersebut justru dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia.Dia mengingatkan, mobilisasi TNI sebagai bagian ISF BoP juga berpotensi mendapat penolakan.
"Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," ucapnya.
Terakhir, ujar Hasan, alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF akan turut menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. Padahal, pemerintah saat ini diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran.
Baca Juga: Benarkah Konflik Iran Bisa Picu Perang Dunia III?
"Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia," katanya.
