Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyebut tidak etis bila Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mewakili partainya saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis," kata Idris di kawasan Menteng, Jakarta dilansir Jumat (1/3/2024).
Baca Juga: Profil 4 Bankir yang Disebut-sebut Media Asing Jadi Kandidat Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Oleh sebab itu, Idrus menanyakan kapasitas JK jika pertemuan dengan Megawati benar-benar terjadi.
"Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong. Akan tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar?" ujarnya.
Idrus mengatakan bahwa jika JK mewakili Partai Golkar maka harus ada mandat dari Ketua Umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto.
"Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar," katanya.
Walaupun demikian, Idrus meyakini kalau JK sadar dengan kapasitas dan etika, sehingga tidak mungkin melakukan pertemuan dengan Megawati dengan mengatasnamakan Partai Golkar.
Baca Juga: Hasan Nasbi: Prabowo Adalah Kesabaran yang Panjang, Tak Ada yang Lebih Tabah Darinya
Baca Juga: Respons Kubu Anies, Prabowo, dan Ganjar Soal Film Dirty Vote
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi
"Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-JK)," ujar Adian.
