Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan komitmennya agar pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berjalan optimal. Hal ini ditegaskan dengan keluarnya Surat Edaran Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2026 tentang penyesuaian pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, Latsar CPNS, pelatihan teknis, dan fungsional dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan strategis.
Kebijakan tersebut merupakan langkah LAN untuk memastikan keterbatasan anggaran tidak mengurangi akses dan kualitas pembelajaran bagi ASN di seluruh instansi pemerintah.
Baca Juga: Ahok Soal Merekrut Talenta Terbaik untuk Birokrasi: Gaji PNS harus Lebih Tinggi dari Swasta
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Tri Widodo WU, saat memberikan sambutan pada Diseminasi Surat Edaran Kepala LAN Nomor 6/2025 beberapa waktu lalu menekankan pentingnya adaptasi lembaga pelatihan di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus berubah.
Baca Juga: Ini Daftar Penerima dan Komponen Lengkap THR dan Gaji ke-13 PNS Tahun Ini
“Selama ini kita mendorong peserta pelatihan untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan. Maka seluruh komponen lembaga pelatihan juga harus melakukan hal yang sama, dengan terus meng-upgrade diri dan berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Tri Widodo menjelaskan, kebijakan ini hadir sebagai respons atas berbagai tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan kompetensi ASN. Setidaknya terdapat empat latar belakang utama diterbitkannya Surat Edaran tersebut.
Pertama, kebutuhan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan ASN, baik pada level kepemimpinan, dasar CPNS, maupun teknis dan fungsional, guna memastikan mutu pelatihan yang semakin baik dari waktu ke waktu.
Kedua, penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kondisi ini mendorong LAN untuk menghadirkan skema pelatihan yang lebih fleksibel tanpa mengurangi akses ASN terhadap program pengembangan kompetensi.
“Efisiensi tidak boleh menghilangkan kesempatan ASN untuk belajar. Karena itu, LAN melakukan relaksasi dalam metode penyelenggaraan pelatihan,” jelasnya.
Ketiga, tindak lanjut atas surat Menteri PANRB terkait penambahan materi substansi prioritas nasional dalam Latsar CPNS. Saat ini, LAN telah menyusun 14 bahan pembelajaran yang akan terus dikembangkan mengikuti dinamika kebijakan.
"Keempat, penyesuaian pedoman pelatihan sebagai bagian dari penyelarasan dengan delapan agenda prioritas pemerintah dan kebijakan strategis nasional. Dalam hal ini, pelatihan ASN merupakan instrumen strategis untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah," tandasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Surat Edaran ini bersifat sebagai pedoman penyesuaian dan tidak mencabut peraturan maupun keputusan LAN sebelumnya tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pelatihan di instansi pusat dan daerah.
Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan penyesuaian pada penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Dasar CPNS, serta Pelatihan Teknis dan Fungsional.
