Ali Ghufron Mukti bukan nama baru di pemerintahan Indonesia, akademisi itu didapuk menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan pada 2021 silam. Ia baru saja purna tugas pada 20 Februari 2026. Ia digantikan oleh Mayjen TNI (Purn.) Prihati Pujowaskito.
Menjabat di posisi yang sama selama dua era pemerintahan yakni di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga era Prabowo Subianto membuktikan bahwa Ali Ghufron Mukti bukanlah sosok sembarangan, kapabilitasnya sangat diperhitungkan.
Baca Juga: Jadi Angin Segar, KSBSI: Masuknya Dedi Hardianto Perkuat Representasi Buruh di BPJS Ketenagakerjaan
Pria kelahiran 17 Mei 1962 ini merupakan seorang dokter dan akademisi di Universitas Gadjah Mada yang kemudian banting setir menjadi birokrat. Menjadi Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (SDID), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia adalah langkah awal Ali Gufron menapaki dunia pemerintahan.
Keputusannya banting setir ke dunia birokrat jelas sudah ia hitung dengan bijaksana kendati perjalanan kariernya harus berhenti di tengah jalan di masa pemerintahaan Presiden Prabowo.
Di era Jokowi, Ali mengukir perjalanan karier yang lumayan moncer, ia pernah dipercayakan sebagai Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II dan juga Penjabat sementara Menteri Kesehatan Republik Indonesia menggantikan Endang Rahayu Sedyaningsih yang wafat pada tahun 2012. Ia digantikan oleh Nafsiah Mboi menjadi Menkes RI pada tahun yang sama.
Selama mengemban tugas sebagai Dirut BPJS, Ali telah menorehkan segudang prestasi yang diwariskan hingga sekarang program New Rehab 2.0 adalah sebuah inisiasi cemerlang yang lahir dari kepekaannya membaca situasi. Program ini ia canangkan untuk meringankan beban peserta BPJS dimana New Rehab 2.0 memungkinkan peserta mencicil tunggakan iuran dengan lebih fleksibel.
Terlepas dari prestasi yang ia wariskan. Ali sebetulnya menjadi salah satu pejabat negara yang dihadapkan pada rintangan yang tak ringan. Salah satu tantangan mesti dilaluinya adalah proyeksi defisit hingga Rp20 triliun pada 2024 yang mendorongnya mengusulkan kenaikan iuran BPJS sejak saat itu.
Kontribusi di Bidang Kesehatan
Mayoritas masyarakat Indonesia mengenal Ali sebagai pejabat negara, perjalanan kariernya sebelum ikut mentas di panggung pemerintahan memang tak banyak diketahui masyarakat.
Ali merupakan seorang pakar di bidang jaminan kesehatan masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan, kedokteran keluarga, dan epidemiologi.
Gelar mentereng itu ia buktikan lewat sederet kontribusi besar dalam pengembangan sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Kontribusinya bahkan masih bermanfaat hingga kini.
Salah satu prestasinya yang paling signifikan adalah perannya dalam pembentukan dan pengembangan Jamkesmas di Gama Medical Center.
Dedikasi dan keahliannya dalam mengelola sistem kesehatan telah diakui secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sebagai akademisi Ali juga meninggalkan jejaknya yang terus dikenang sampai sekarang seperti peningkatan insentif dosen dan tenaga kependidikan, perbaikan sumber daya manusia, penambahan keahlian lulusan dokter, dan peningkatan akuntabilitas dan partisipasi dalam manajemen menggunakan teknologi informasi. Gebrakan-gebrakan besar itu ia lakukan ketika masih menjabat Dekan Fakultas Kedokteran UGM.
Pendidikan
Dengan sederet prestasi dan perjalanan karier yang mengesankan, Ali jelas punya modal pendidikan yang mumpuni.
Baca Juga: Selangkah Lagi, Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo
Dilansir dari berbagai sumber, Ali menuntaskan pendidikan S-1 Kedokteran di UGM pada 1988. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S-2 Tropical Hygiene (Epidemiology) di University of Mahidol, Bangkok pada 1991 dan meraih gelar S3 Kesehatan Masyarakat di University of Newcastle, Australia pada 2000.
Bahkan, ia juga pernah mengikuti program beasiswa riset di Brown University, Amerika Serikat. Pendidikan yang komprehensif ini menjadi bekal berharga dalam perjalanan kariernya.
