Nama Natalius Pigai sudah lama dikenal sebagai salah satu tokoh yang konsisten menyuarakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Putra asli Papua ini memiliki perjalanan hidup yang penuh perjuangan.
Berawal dari aktivis mahasiswa, ia kemudian meniti karier di birokrasi, menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hingga akhirnya dipercaya Presiden RI, Prabowo Subianto, menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia di Kabinet Merah Putih.
Di balik kiprahnya sebagai pejabat negara, Pigai juga dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap isu kemanusiaan serta prinsip kuat dalam membesarkan kedua anaknya.
Dan, dikutip dari berbagai sumber, Senin (6/7/2026), berikut Olenka ulas profil Natalius Pigai selengkapnya.
Latar Belakang dan Pendidikan
Dikutip dari laman resmi Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham), Natalius Pigai lahir di Paniai, Papua, pada 25 Desember 1975. Ia tumbuh di lingkungan keluarga sederhana bersama dua saudara laki-lakinya, Yulius Pigai dan Hengky Pigai.
Pigai menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD Yogyakarta dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada 1999.
Kemudian, untuk memperkuat kompetensinya, ia mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, antara lain pendidikan statistika di Universitas Indonesia, pendidikan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada periode 2010–2011.
Aktif Berorganisasi Sejak Mahasiswa
Semasa kuliah, Pigai telah aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Masih dikutip dari kaman Kemenham, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Irian Jaya Yogyakarta serta Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan PMKRI pada periode 1997–1999.
Jejak Karier
Perjalanan karier Natalius Pigai tidak diraih secara instan. Dikutip dari Bangka.tribunnews.com, saat rapat perdana bersama Komisi XIII DPR pada 31 Oktober 2024, Pigai mengungkap bahwa dirinya pernah bekerja sebagai juru parkir di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) di Kalibata, Jakarta Selatan.
"Dulu di Depnakertrans, Transmigrasi Kalibata itu, saya tukang parkir, juru parkir," ungkapnya.
Ia kemudian menjadi tenaga honorer, mengikuti seleksi CPNS, diangkat menjadi PNS, hingga menjalani berbagai pekerjaan, mulai dari mengantar surat dan fotokopi dokumen, menduduki jabatan struktural maupun fungsional, menjadi staf khusus, anggota Komnas HAM, hingga akhirnya dipercaya menjadi Menteri Hak Asasi Manusia.
"Jadi CPNS, CPNS jadi PNS, jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural, fungsional, jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," terang Pigai.
Selain menjadi Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 1999–2004, Pigai juga pernah menjadi peneliti bidang migrasi internal dan internasional di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, moderator dialog politik di TVRI, konsultan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias, serta anggota tim asistensi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Di luar birokrasi, ia aktif sebagai peneliti di Graha Budaya Indonesia–Jepang, bergabung dengan Yayasan Sejati yang memperjuangkan hak-hak kelompok marginal, serta Yayasan Cindelaras yang bergerak di bidang pengembangan kearifan lokal dan advokasi hak-hak petani.
Kiprah di Komnas HAM dan Forum Internasional
Nama Natalius Pigai semakin dikenal ketika menjabat sebagai anggota Komnas HAM periode 2012–2017.
Dikutip dari Antaranews, selama bertugas ia dikenal vokal menyuarakan hak-hak masyarakat adat, terutama masyarakat Papua, serta mendorong penegakan HAM yang independen dan akuntabel. Pada Februari 2016, sikap tegasnya terkait pentingnya pengawasan HAM yang independen turut menjadi perhatian publik.
Tak hanya aktif di tingkat nasional, Pigai juga berkiprah di forum internasional. Ia mendorong pembentukan forum Menteri HAM di kawasan ASEAN sekaligus memperkuat kerja sama lintas negara dalam pengembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia, pembangunan, dan pengelolaan data antarnegara.
Baca Juga: Profil Silmy Karim, Wamen Imipas yang Digelandang KPK karena Kasus Pemerasan
