Pelaksanaan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih meminta tumbal. Lima orang calon manajer yang terlibat dalam kegiatan ini dinyatakan tewas. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sudah mengonfirmasi insiden maut itu.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai langsung menyoroti kegiatan yang memakan korban jiwa itu.
Baca Juga: Jokowi Injak Kepala Kerbau di Atas Karpet Merah, Prosesi Adat atau Simbol Menghina PDI-P?
Dia meminta Kemenhan segera melakukan evaluasi menyeluruh demi meminimalkan korban jiwa di kemudian hari. Bagi Pigai ada yang salah dalam penerapan sistem penggemblengan itu. Pigai turut prihatin.
"Saya sarankan sistem pendidikannya dievaluasi secara menyeluruh," kata Pigai dalam keterangannya dilansir Senin (29/6/2026).
Pigai menegaskan, ada tiga aspek utama yang harus menjadi fokus dalam pendidikan calon manajer kopdes, yakni penguatan pengetahuan, keterampilan, dan mental.
Menurut Pigai pembentukan mental tidak harus dilakukan melalui pendekatan militer yang menitikberatkan pada latihan fisik. Penguatan karakter, menurutnya, dapat dibangun melalui pembiasaan disiplin, tanggung jawab, kejujuran, serta kemampuan bekerja secara cepat dan tepat.
"Harus menghindari latihan fisik yang berlebihan," ujar Pigai.
Ia menilai pendekatan tersebut lebih sejalan dengan tujuan pembinaan sumber daya manusia sekaligus meminimalkan risiko yang dapat membahayakan keselamatan peserta selama mengikuti pelatihan.
Selain mendorong evaluasi terhadap sistem pelatihan, Pigai juga meminta penyebab meninggalnya lima peserta calon manajer kopdes diusut secara profesional dan berbasis bukti ilmiah.
diperlukan agar penyebab kematian dapat dipastikan secara jelas, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan program serupa pada masa mendatang.
"Lima peserta yang meninggal itu perlu diselidiki secara profesional untuk penyebabnya. Saya perintahkan staf untuk lakukan pemantauan di lapangan,” pungkasnya.
Baca Juga: Agenda Politik di Balik Blusukan Jokowi ke Lampung
Pigai menambahkan, pemantauan langsung juga akan dilakukan oleh jajaran Kementerian HAM guna memastikan proses penanganan kasus berjalan secara transparan dan sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
