Penunjukan asisten pribadi pesohor sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda sebagai komisaris PT Krakatau Posco menjadi polemik yang masih diperdebatkan sampai sekarang.
Mufli oleh banyak pihak dianggap tak kompeten menduduki posisi strategis di perusahaan pelat merah itu. Penunjukan Mufli dianggap sebagai praktik nepotisme yang terlalu telanjang. Banyak yang menyoal hal ini lalu mempertanyakan alasan pemerintah dalam menyaring pejabat-pejabat yang mengisi posisi inti di perusahan BUMN.
Baca Juga: Jokowi Masih Cawe-Cawe di Kabinet Merah Putih
Menjawab berbagai pertanyaan publik, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, dalam menentukan komisaris BUMN, pemerintah jelas melakukannya dengan sangat hati-hati.
Dia mengatakan, untuk menunjuk seorang komisaris pemerintah melihat dari berbagai perspektif. Tak melulu seorang komisaris yang ditunjuk sesuai bidang keilmuannya sebagaimana yang terjadi pada Mufli. Hal ini dilakukan agar para komisaris itu diharapkan dapat memberi pandangan dari kacamata yang berbeda sekaligus membawa perspektif baru dalam upaya mengawal agenda pemerintah.
"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," kata Qodari ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat (4/7/2026).
Intinya kata Qodari, para komisaris yang ditunjukan adalah orang yang diyakini dapat membantu pemerintah untuk mengembangkan perusahaan BUMN. Dia mengatakan komisaris yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda bukan sesuatu yang baru. Itu hal lazim yang jamak ditemui baik di perusahaan BUMN maupun swasta.
Dia menambahkan bahwa pihak yang ditempatkan sebagai komisaris biasanya sudah memiliki pengalaman baik organisasi, pemerintah bahwa maupun swasta yang kemudian memberikan perspektif baru dalam tugasnya sebagai pengawasan suatu perusahaan BUMN.
"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tuturnya.
Penunjukan Mufli sebagai Komisaris PT Krakatau Posco tak hanya memancing atensi masyarakat bias, hal ini juga turut disorot DPR RI.
Baca Juga: Apa Alasan Purbaya Ogah Bangun Financial Center di IKN?
Bahkan Ketua DPR Puan Maharani dengan tegas mengatakan dirinya menolak penunjukan komisaris dari kalangan yang tak profesional. Untuk itu dia mengatakan, pihaknya terus mengawasi serta mendorong agar ke depan pemerintah bisa menunjuk orang-orang yang lebih kompeten.
