Ekonom Indef Eisha Maghfiruha Rachbini menilai pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memerlukan sejumlah formulasi baru untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Menurut Eisha strategi mengerek pertumbuhan ekonomi mesti digodok secara sungguh-sungguh agar lebih efektif sebab target 8 persen bukan perkara muda. Itu target yang lumayan tinggi yang memerlukan kerja keras.
Baca Juga: 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, CSIS Pertanyakan RPJMN 2025-2029
Menurutnya pemerintah Prabowo-Gibran perlu bekerja lebih ekstra mengingat Dana Moneter Internasional atau IMF telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tak lebih dari 6 persen, bahkan cenderung stagnan di 5 persen saja lantaran gejolak global yang terjadi saat ini seperti Pilpres Amerika Serikat, gejolak Timur Tengah hingga kemerosotan di China.
“Ini dibutuhkan strategi agar tumbuh lebih tinggi lagi,”kata Eisha dalam diskusi ‘Evaluasi Kritis 100 hari Pemerintahan Prabowo Bidang Ekonomi” Rabu (22/1/2025).
Menurut Eisha, pemerintah dapat memaksimalkan berbagai sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti hilirisasi industri, memajukan sektor pariwisata, menggenjot pertumbuhan ekonomi digital hingga memaksimalkan UMKM.
Khusus untuk pertumbuhan ekonomi digital, kata Eisha saat ini posisi Indonesia berada pada fase pertumbuhan yang kemungkinan besar bisa berkembang lebih pesat lagi ke depannya, namun tantangan yang dihadapi pemerintah juga tidak mudah sebab dalam satu dua tahun belakangan ini daya beli di E Commerce juga menurun.
“Bahkan Harbolnas juga hanya sedikit menaikan daya beli. Ini sebenarnya alarm bahwa penurunan daya beli masyarakat berdampak pada E Commerce,” ujarnya.
Pekerjaan rumah yang tak kalah menantang dan mesti dibereskan pemerintahan Prabowo adalah mendorong inklusi keuangan agar UMKM naik kelas sebab mereka punya porsi besar di Indonesia.
“Salah satu tantangannya adalah akses pembiayaan akses ini belum merata apalagi di daerah tertinggal. Selain itu kemampuan finansial literasinya ini menjadi tantangan mendapatkan pembiayaan. UMKM masih terbatas soal teknologi digital keunangan ini PR yang harus ada program khusus yang dilakukan pemerintah,” katanya lagi.
Baca Juga: Masyarakat Apresiasi 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi: Itu Sesuai Feeling Saya
Disamping itu, Pemerintah mesti memberikan literasi keuangan pada pelaku UMKM hal ini untuk menghindari mereka dari jerat judi online dan pinjaman online.
“Tanpa adanya literasi yang baik bakal muncul lagi judul dan pinjol yang akan menjadi masalah,” tuntasnya.
