Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing di Indonesia. Rencana ini disampaikannya dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Kami akan bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Outsourcing akan kami hapus," ujar Prabowo dalam pidatonya di Jakarta, Rabu (01/05/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan berperan aktif dalam memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja, termasuk menjamin kepastian kerja dan upah layak.
Baca Juga: Mengulik Rencana Prabowo soal Evaluasi Menyeluruh Direksi BUMN
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya akan bertugas merumuskan strategi dan kebijakan terkait penghapusan outsourcing serta reformasi sistem ketenagakerjaan nasional. Prabowo menyatakan bahwa pemerintah harus hadir sebagai mediator antara buruh dan pengusaha demi terciptanya keadilan sosial.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari kalangan legislatif. Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, mendukung penuh rencana penghapusan outsourcing. Ia mendesak agar pemerintah juga segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kami siap mengawal revisi PP 35/2021 demi menjamin hak-hak pekerja lebih terlindungi," ujar Edy.
Baca Juga: Deretan Menteri-Menteri Prabowo yang Dinilai Paling Berprestasi
Sebagai bagian dari pendekatan dialogis, Prabowo juga berencana mempertemukan perwakilan buruh dengan sekitar 150 pengusaha di Istana Bogor dalam waktu dekat. Forum tersebut akan menjadi wadah untuk membahas berbagai isu strategis di sektor ketenagakerjaan dan merumuskan solusi bersama.
Rencana ini menandai langkah awal pemerintahan Prabowo untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
Dengan menghapus praktik outsourcing dan memperkuat perlindungan buruh, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim kerja yang sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
