Menjelang Hari Raya Idulfitri 2025, perekonomian Indonesia dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Eko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, mengungkapkan proyeksi penurunan jumlah pemudik yang cukup besar. Tahun ini, diperkirakan hanya sekitar 146,48 juta orang yang akan mudik, turun drastis dibandingkan dengan 242 juta orang pada tahun sebelumnya.
Penurunan ini, menurut Eko, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan ekonomi yang membatasi kemampuan masyarakat untuk bepergian. Akibatnya, perekonomian lokal yang biasanya diuntungkan oleh peningkatan belanja konsumen selama liburan akan menghadapi penurunan pendapatan.
Penurunan jumlah pemudik ini tentu saja berdampak pada berbagai sektor, terutama sektor transportasi, pariwisata, dan perdagangan. Selain penurunan jumlah pemudik, harga bahan pokok juga menjadi isu krusial menjelang Lebaran.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Berpotensi Gerus Pendapatan Pajak Jakarta
“Harga bahan pokok situasinya kita bisa lihat di Februari 2025, sejumlah bahan pokok hampir semua yang dijual di e-commerce itu terus meningkat, terjadi kenaikan harga baik bawang merah sampai kemudian gula begitu ada tomat yang harganya menurun. Perkembangan harga di e-commerce ternyata rata-rata mengalami kenaikan harga,” ungkap Eko pada pemaparan diskusi publik dengan tema Ekonomi Lebaran Saat Cekak Anggaran, yang diselenggarakan oleh INDEF, pada Rabu (19/03/2025).
Eko mencatat, meski di bulan Januari beberapa harga sempat turun, harga-harga tersebut kembali meningkat menjelang Lebaran, terutama di bulan Februari. Kenaikan harga bahan pokok di e-commerce ini menunjukkan adanya inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
“Fluktuasi ini terhadap sebuah produk seperti bawang merah, telur, ayam, daging ayam itu juga terjadi, tapi rata-rata di Desember mereka ada kenaikan harga, Januari rata-rata turun semua, kemudian dua hari ini harganya mulai meningkat, ini artinya bahwa ketika daya beli itu sedang melemah seperti sekarang, kebutuhan pokok tetap diperlukan, tapi harganya di e-commerce juga mengalami kenaikan, sehingga tentu ini menekan daya beli masyarakat, harga cabaipun juga masih tinggi,” lanjutnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Melejit di Kuartal I 2025
Dengan daya beli yang lemah, masyarakat semakin tertekan untuk membeli barang-barang pokok yang mereka butuhkan, sehingga menghambat aktivitas ekonomi lebih lanjut. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.
Selain itu, perekonomian Indonesia juga diwarnai dengan penurunan tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang sempat anjlok lebih dari 6%. Penurunan ini menunjukkan adanya ketidakstabilan pasar saham yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Menurut Eko Listianto, penurunan IHSG ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, termasuk defisit fiskal yang membesar lebih cepat dari yang diperkirakan. Ketidakpastian ini menyebabkan perusahaan-perusahaan kesulitan memperoleh profit dan modal yang mereka butuhkan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung.
Isu terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dibahas di DPR juga turut memperburuk sentimen pasar. Publik mengkritik kurangnya transparansi dalam pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Mengantisipasi Peningkatan Tenaga Kerja Anak Imbas Gejolak Ekonomi Global
“Ternyata efisiensi anggaran yang sampai hari ini kita masih menunggu-nunggu digunakan untuk apa gitu ya katanya danantara dan seterusnya. Di sini kita hanya tahu dari sisi Inpres nomor 1 itu menggambarkan target-target efisiensinya yang sudah dapat 306 triliun, ternyata di publik itu direspon negatif, sebagian besar ya 67,4% netizen itu merespon negatif terhadap simpang siur pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah,” ujar Eko.
Salah satu kritik yang paling banyak disuarakan adalah kurangnya kejelasan tentang program-program yang akan dipangkas dan dampaknya terhadap layanan publik yang vital seperti pendidikan dan kesehatan. Masyarakat lebih cenderung mendukung penggunaan hasil efisiensi untuk membayar utang negara, mengingat utang Indonesia yang mencapai 800 triliun rupiah pada tahun ini.
“Lalu untuk program Danantara, yang menjadi salah satu fokus pemangkasan anggaran, juga mendapatkan reaksi negatif dari publik. Sebanyak 98,2% netizen tidak setuju jika hasil efisiensi anggaran digunakan untuk program tersebut, dengan alasan bahwa program ini tidak terarah dan tidak efisien. Begitu pula dengan program MBG yang dianggap tidak tepat sasaran dan tidak bisa mengatasi masalah gizi pada masyarakat miskin secara efektif,” ucap Eko lagi.
Baca Juga: Program MBG Berpotensi Menaikan Dana Desa Hingga Rp8 Miliar
Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia menjelang Idul Fitri 2025 dihadapkan pada serangkaian tantangan. Penurunan jumlah pemudik, kenaikan harga bahan pokok, dan penurunan IHSG menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih tidak stabil.
Sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti transportasi dan perdagangan, akan terpengaruh. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan harga dan memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak terlalu membebani masyarakat.
Selain itu, untuk mengatasi penurunan IHSG dan ketidakpastian pasar modal, pemerintah perlu memperjelas kebijakan fiskal dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, publik dapat lebih percaya pada kebijakan yang diterapkan dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.
Sebagai penutup, Eko Listianto menegaskan bahwa tantangan besar bagi Indonesia ke depannya adalah bagaimana menjaga stabilitas perekonomian di tengah ketidakpastian global dan domestik. Pemerintah perlu menanggapi kekhawatiran publik, mengatasi ketidakstabilan harga, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
