Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjadi saksi dalam lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Dalam kesaksiannya, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bicara panjang lebar mengenai bantuan sosial (Bansos) yang dibagikan pemerintah jelang pencoblosan pada 14 Februari 2024 lalu.
Baca Juga: Gerindra Merespons Tudingan Hasto ke Jokowi Terkait Ketum PDIP
Di mana bansos itu dipermasalahkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bansos itu dinilai sebagai bagian dari kecurangan Pilpres 2024 karena dianggap sebagai upaya untuk mengajak masyarakat mencoblos pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Muhadjir dengan tegas membantah tudingan politisasi bansos, dia mengatakan pemerintah dari jauh-jauh hari telah menjadwalkan pemberian bansos kepada masyarakat, bahkan itu sudah direncanakan sebelum para penyelenggara pemilu menetapkan hari pencoblosan pada Pemilu, jadi baginya pembagian bansos sama sekali tak ada hubungannya dengan Pemilu.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu,” kata Muhadjir.
“Perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Muhadjir mengatakan, pemerintah menyalurkan bansos secara terjadwal untuk mengebut target demi menekan angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah kata dia menarget dapat menekan angka kemiskinan hingga 6,5 atau 7,5 persen pada 2024 ini.
Pada 20224 angka kemiskinan mencapai 9,36 persen. Di sisi lain pemerintah juga menargetkan nol kemiskinan ekstrem pada 2024 ini sehingga penyaluran bansos memang sengaja dimasifkan.
"Perlu kami sampaikan Yang Mulia, pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04 persen, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92 persen," ucapnya.
Baca Juga: Pejabat Kemendagri Jadi Saksi di Sidang PHPU, Kubu AMIN Sorot Netralitas ASN
Baca Juga: Kubu Prabowo-Gibran Sebut Penjelasan Ahli dan Saksi Kubu AMIN di Sidang PHPU Tak Berbobot
Sekedar info, pada sidang lanjutan kali ini, sejumlah menteri di kabinet kerja Presiden Joko Widodo dipanggil untuk memberi kesaksian terkait sengketa Pemilu 2024.
Pantauan Olenka.id ada empat menteri yang telah hadir di gedung MK, selain Muhadjir, ada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
