Tuai Kontra dari Banyak Pihak

Adanya rencana terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi turut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Mengutip dari laman BBC Indonesia, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno beranggapan, pembatasan pembelian BBM subsidi merupakan kebijakan ambigu. Agus menilai, kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini nantinya akan memukul daya beli konsumen yang selama ini sudah menggunakan BBM jenis solar dan Pertalite.

“Di satu sisi, (pemerintah) tidak mau menggunakan terminologi kenaikan harga, tetapi praktiknya akan terjadi kenaikan harga bagi konsumen yang selama ini menggunakan BBM jenis Pertalite dan solar (karena) harus migrasi ke BBM nonsubsidi,” ujar Agus.

Begitu pun dengan Komaidi Notonegoro sebagai Pengamat Energi dan ReforMiner Institute. Ia menilai, kebijakan yang sudah diulang-ulang sejak era pemerintahan sebelumnya ini tidak akan pernah mendapatkan hasil yang optimal, dan berpotensi menimbulkan permasalahan dan implementasi.

Baca Juga: Mengulik Rencana Peluncuran BBM Jenis Baru yang Rendah Sulfur

Direktur ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengungkapkan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi tidak akan pernah mendapatkan hasil optimal dan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasi.

Alih-alih mensubsidi BBM, Komaidi menyarankan agar pemerintah menyasar subsidi langsung ke masyarakat.

“Kalau subsidi-nya ke barang, apalagi ke pembatasan-pembatasan, kemungkinan hanya dapat capeknya saja,” kata Komaidi. 

Senada dengan Komaidi, CEO Think Policy Andhyta Fireslly Utami juga beranggapan, anggaran subsidi sebaiknya dipindahkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tepat sasaran.

“Penghematan fiskal dari pengurangan subsidi seharusnya dialokasikan untuk program yang mendukung masyarakat kelas menengah bawah, rentan, dan miskin," kata Andhyta seperti dikutip dari pemberitaan Tempo. 

Kabarnya, aturan baru terkait pembelian BBM jenis pertalite akan keluar pekan depan. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat penjualan BBM subsidi lebih tepat sasaran dan akan mengurangi subsidi sekira tujuh persen dari kendaraan yang diklaim tak layak menerima subsidi.

Menukil dari CNBC, mobil bensin dengan kapasitas mesin di atas 1.400 Cc tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite. Begitu pun dengan mobil diesel berkapasitas mesin di atas 2000 Cc tak lagi diperbolehkan menggunakan solar subsidi.