Selanjutnya, ia mengatakan BPDP terus mendorong penguatan, pengembangan, dan peningkatan pemberdayaan komoditas kelapa sawit mulai dari sektor hulu hingga hilir melalui program penelitian dan pengembangan. Menurutnya, program riset sawit ini juga bertujuan untuk mewujudkan industri sawit nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

“Saat ini BPDP sudah bekerja sama dengan 96 lembaga riset, lembaga litbang, dan penelitinya sudah mencapai 401 peneliti. Kami mempersyaratkan bahwa dukungan dana BPDP untuk pelaksanaan penelitian ini harus memberikan manfaat langsung,” terangnya.

Menimpali pemaparan Direktur Utama BPDP, Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh setiap program BPDP. Ia mengharapkan agar program strategis BPDP bisa terus berjalan dengan baik agar bisa memberikan manfaat luas kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Tentu kami sangat mengapresiasi, sangat mendukung penuh agar BPDP ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi petani-petani sawit,” pungkas Ahmad.

Dalam akhir sesi rapat, disepakati bersama soal Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komite IV DPD RI dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 sebagai berikut:

1. Komite IV DPD RI mengapresiasi paparan Direktur Utama BPDP tentang kinerja pendapatan dan belanja tahun 2024/2025;

2. Komite IV DPD RI mendukung rencana kerja BPDP tahun 2025 yang meliputi pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, sarana dan prasarana, serta insentif biodiesel. Namun demikian BPDP agar:

  • Mengoptimalkan program pengembangan SDM dengan meningkatkan jumlah penerima beasiswa dan peserta pelatihan di sektor sawit, kakao, dan kelapa di seluruh provinsi untuk menciptakan tenaga kerja di sektor perkebunan yang lebih kompetitif. Selain itu agar bisa jadi catatan, penerima beasiswa juga bukan hanya terkait dengan program studi sawit saja, namun semua program studi;
  • Menambahkan program kerja terkait dengan dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit di seluruh daerah;
  • Mendorong peningkatan transparansi pendataan melalui publikasi data berkala terkait distribusi dana, luas perkebunan, hasil produksi untuk meningkatkan akuntabilitas serta mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah dalam verifikasi dan pembaruan data lahan sawit rakyat;
  • Menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses administrasi program peremajaan sawit rakyat agar lebih mudah diakses oleh petani khususnya terkait persyaratan kepemilikan lahan dan kemitraan dengan perusahaan. Kebijakan yang melarang penggunaan pupuk bersubsidi bagi petani kelapa sawit dapat dicabut guna mendukung peningkatan produktivitas kelapa sawit di daerah;
  • Memperkuat hilirisasi industri sawit, kelapa, dan kakao, dan meningkatkan daya produk turunan sawit, kelapa, dan kakao di pasar global melalui investasi riset dan inovasi, serta percepatan komersialisasi hasil penelitian;
  • Melakukan penguatan pasar ekspor untuk menyikapi menurunnya permintaan dari negara importir utama melalui ekspansi pasar ke negara-negara berkembang yang memiliki potensi besar serta penguatan diplomasi perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk perkebunan Indonesia;
  • Melakukan penyesuaian spesifikasi barang tanpa mengurangi standar kualitas untuk mengatasi kendala pengadaan sarana dan prasarana serta memprioritaskan vendor lokal yang mampu memenuhi kebutuhan sarana perkebunan;
  • Melakukan penyesuaian spesifikasi barang tanpa mengurangi standar kualitas untuk mengatasi kendala pengadaan sarana dan prasarana serta memprioritaskan bagi vendor lokal yang mampu memenuhi kebutuhan sarana perkebunan.

3. Komite IV DPD RI dan BPDP sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam sosialisasi kinerja dan program kerja BPDP serta dalam mengembangkan mekanisme insentif bagi petani dan pelaku usaha kecil menengah di sektor perkebunan termasuk dalam peningkatan akses pembiayaan dan teknologi;

4. BPDP akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komite IV DPD RI terkait dengan kinerja BPDP tahun 2024 dan program kerja tahun 2025 serta tindak lanjut dan rekomendasi anggota Komite IV DPD RI dalam rapat dengar pendapat.

Baca Juga: Kampanyekan Sawit Baik, Politeknik LPP-BPDP Gelar Kegiatan Pencarian Duta UKMK Sawit