Komite IV DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Gedung DPD RI, Senin (17/2/2025). Rapat Dengar Pendapat tersebut diselenggarakan dalam rangka membahas capaian kinerja BPDP tahun 2024 dan program kerja BPDP tahun 2025 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman, menyampaikan komitmen BPDP untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dana kelapa sawit. Ia menambahkan, BPDP telah menyiapkan berbagai program strategis pada tahun 2025 ini, termasuk peningkatan jumlah penerima beasiswa menjadi 4.000 mahasiswa baru serta 27.000 peserta pelatihan di sektor sawit, kakao, dan kelapa.
Selain itu, BPDP menargetkan peremajaan kelapa sawit seluas 120.000 hektare serta perluasan peremajaan kakao dan kelapa dengan target masing-masing 5.000 hingga 10.000 hektare. Adapun soal beasiswa, kata dia, program ini merupakan suatu program utama di BPDP dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan khususnya bagi putra dan putri pekebun sawit.
“Jadi fokus program beasiswa ini adalah menyediakan dana atau bantuan pendidikan khususnya untuk putra dan putri pekebun sawit, sementara untuk komoditas lain seperti kakao dan kelapa akan dibahas lebih lanjut. Program ini mencakup pihak-pihak yang terkait di perkebunan misal pekerja perkebunan. Meski dia tidak memiliki lahan, namun sepanjang dia bekerja di perkebunan maka masuk kategori layak menerima beasiswa,” tuturnya.
Lebih lanjut, Eddy Abdurrachman menegaskan BPDP terus mendorong agar ada lebih banyak lembaga pendidikan yang ikut serta dalam program beasiswa. Ia menjelaskan, syarat utama bagi lembaga pendidikan adalah memiliki program studi sawit.
“Tentunya, lembaga pendidikan tersebut harus punya program studi sawit. Oleh karena itu, kami mendorong kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk membuat program studi sawit. Contohnya seperti UGM akan membangun program studi sawit. Demikian juga terkait kelapa dan kakao,” ujarnya.
Selanjutnya, Eddy Abdurrachman memaparkan, program peremajaan sawit rakyat (PSR) menghadapi cukup banyak tantangan selama tahun 2024 lalu. Beberapa tantangan program PSR seperti kemampuan petani memenuhi persyaratan, kenaikan harga TBS, hingga optimalisasi kemitraan petani dengan perusahaan.
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, ia memastikan BPDP akan mengoptimalkan kemitraan antara petani sawit rakyat dengan perusahaan. Ia juga memastikan, BPDP akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk menyederhanakan persyaratan bagi petani untuk mengikuti program PSR.
Baca Juga: DPR-BPDP Bahas Optimalisasi Dana Perkebunan dalam RDP Tahun Sidang 2024-2025
