Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 diperkirakan turun, nominal anggarannya diproyeksi jauh lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya.
Kendati anggaran menurun, namun ia memastikan hal itu tak berimbas pada kualitas layanan maupun pemenuhan gizi bagi penerima manfaat. Perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan berdasarkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibutuhkan serta cakupan penerima program.
Baca Juga: Anggarannya Ditilep Ramai-ramai, Bagaimana Kelanjutan Program MBG?
"Kalau (anggaran) MBG pasti turun," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dia menjelaskan, kebutuhan SPPG diperkirakan hanya sekitar 21 ribu titik, meski sebelumnya sempat diproyeksikan mencapai 27 ribu titik.
"Yang pertama kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," ujarnya.
Dengan perhitungan tersebut, dia memperkirakan total kebutuhan anggaran MBG pada 2027 berada di kisaran Rp174 triliun atau lebih rendah dibandingkan alokasi tahun ini yang mencapai sekitar Rp268 triliun
"Yes," jawabnya saat ditanya apakah anggaran MBG 2027 akan lebih kecil dibanding tahun ini.
Meski anggarannya diperkirakan menurun, Said menegaskan fokus utama pemerintah dan DPR adalah menjaga efektivitas pelaksanaan program, terutama dari sisi tata kelola dan kualitas makanan bergizi yang diterima masyarakat.
"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa, tapi ketika turun, 'Lah kok turun?' Bukan. Tapi yang penting, menjaga kualitas. Yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu kualitasnya akan tetap terjaga," tegasnya.
Saat ditanya besaran penurunan anggaran, dia mengakui nilainya cukup signifikan apabila mengacu pada proyeksi tersebut. Meski demikian, angka tersebut masih berupa proyeksi dan belum menjadi keputusan final.
Baca Juga: Jokowi Ogah Hadir Disetiap Sidang Tudingan Ijazah Palsu
Menurutnya, pembahasan bersama pemerintah masih akan berlangsung sebelum ditetapkan dalam APBN 2027.
"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," pungkasnya.
