Program Makan Bergizi Gratis tengah menjadi sorotan masyarakat setelah program andalan Presiden Prabowo Subianto itu terus memakan korban dengan sederet kasus keracunan yang belakangan terjadi.
Badan Gizi Nasional (BGN) sudah turun tangan menangani masalah ini, dimana ditemukan hanya 34 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari total 8.500 dapur MBG yang beroperasi sekarang ini.
Baca Juga: Akar Masalah MBG Diungkap Elite Demokrat
Dari temuan tersebut, BGN bakal melakukan pembenahan dengan menerapkan standar operasional baru di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di mana, seluruh koki harus memiliki sertifikat dari lembaga resmi, baik dari asosiasi koki maupun lembaga pangan resmi untuk menekan kasus-kasus keracunan MBG.
"Kalau di dunia chef itu ada berbagai asosiasi, lembaga pangan, biasanya dari asosiasi chef sendiri mereka ini sebetulnya chef-chef yang sudah kerja, misalnya di restoran-restoran itu sudah punya sertifikasinya karena mereka harus punya sertifikat, kalau enggak punya maka nggak boleh masuk, nah kalau yang enggak punya sertifikasi ini dia biasanya mengikuti tes dulu, pendidikan dulu, tiga bulan lalu mereka bisa memperoleh sertifikasi," kata Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dilansir Jumat (26/9/2025).
Menutup SPPG Bermasalah
Nanik mengatakan pemerintah sangat serius melakukan pemantauan terhadap seluruh SPPG yang beroperasi, saat ini pihaknya telah memberhentikan sejumlah SPPG bermasalah yang tak mengikuti standar operasional prosedur (SOP).
"SPPG diberhentikan dan kepala SPPG juga diberhentikan. Kami serius menangani hal ini, langsung kita tutup, kita akan tegas dalam hal ini dan tidak main-main lagi karena semua kalau mengikuti petunjuk teknis, dapur ini sangat higienis dan tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," tuturnya.
Nanik juga menekankan, satu nyawa sangat berharga. Oleh karena itu, BGN dengan tegas akan menutup operasional MBG seperti kejadian KLB di Bandung Barat yang mengakibatkan ribuan siswa keracunan.
"Kita sudah kerja sama dengan kepolisian, Badan Inteligen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan. Di Bandung Barat ada dua dapur, pemiliknya satu yayasan, ini kita lagi investigasi, dapur sudah ditutup. Satu nyawa pun BGN sangat perhatian, satu nyawa sangat berarti bagi kami," ucap Nanik.
Fokus pada Kualitas, bukan Kuantitas
Sederet masalah yang terjadi pada program MBG membuat Komisi IX DPR ikut prihatin, program ini dinilai harus dievaluasi secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko yang mengancam.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengatakan, MBG harus mengutamakan kualitas, sehingga kasus keracunan makanan seperti di sejumlah daerah tidak kembali terulang. Dia mengatakan, pemerintah tidak boleh hanya fokus mengejar kuantitas jumlah dapur MBG, tetapi lebih mengutamakan kualitas pelayanan dan keamanan pangan. Sebab, MBG adalah program strategis yang memiliki tujuan baik.
Baca Juga: Menelisik Tujuan Pemerintah Di balik Bengkaknya Anggaran Program MBG
"Fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pemerintah jangan hanya mengejar setoran jumlah dapur, tetapi mengabaikan kualitas pelayanan dan keamanan pangan," tegasnya.
"Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis yang baik, namun jika pelaksanaannya tidak memenuhi standar, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru," ungkapnya.
