Presiden Prabowo Subianto mengeklaim ada pihak swasta yang mau memanfaatkan lumpur banjir bandang di Aceh untuk kepentingan perusahaan mereka.
Kepala Negara telah menerima laporan tersebut dari sejumlah daerah Aceh. Dia mengaku tak keberatan jika ada swasta yang membeli lumpur bekas banjir bandang tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Buka Donasi dari Dispora untuk Bencana Sumatra, tapi Ada Syaratnya
"Gubernur melaporkan ke saya, ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tetapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan ini saya kira bagus sekali (kalau ada swasta beli lumpur)," kata Prabowo dilansir Jumat (2/1/2025).
Prabowo mengatakan, apabila ada pihak swasta yang tertartik membeli lumpur tersebut, maka minat mereka mesti segera dikaji agar segera dieksekusi. Pembelian lumpur oleh pihak swasta lanjut Prabowo meringankan beban kerja pemerintah yang saat ini sedang menggenjot pemulihan pasca bencana.
"Pendangkalan kuala-kuala, pembersihan kuala-kuala, membuka itu saya kira bagus sekali. Jadi akses sungai-sungai dapat bermanfaat bagi kita, sekaligus kita menghadapi kemungkinan cuaca yang ekstrem kita sudah siap. Saya sangat setuju dengan gagasan itu, tinggal nanti dirumuskan bagaimana kita melaksanakannya," jelasnya.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan negara memiliki kemampuan penuh untuk menangani pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, tanpa perlu menetapkan status bencana nasional.
“Ketiga provinsi ini, kita sebagai bangsa dan negara mampu menghadapi. Kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, keputusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sikap meremehkan kondisi yang dialami masyarakat terdampak. Menurutnya, pemerintah memandang bencana di wilayah Sumatera sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan cepat, terukur, dan terkoordinasi.
Baca Juga: Menghitung Ongkos Pemulihan Bencana Sumatra
Prabowo menambahkan, Indonesia masih memiliki 35 provinsi lain dengan beragam persoalan yang juga membutuhkan perhatian negara. Oleh karena itu, kemampuan fiskal dan kelembagaan negara harus dikelola secara cermat tanpa mengurangi keseriusan penanganan di Sumatera.
