Masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki usia satu tahun pada pertengahan Oktober 2025. Selama setahun kepemimpinan, Prabowo-Gibran dinilai telah melakukan sederet gebrakan kendati semua yang telah ditorehkan belum sepenuhnya sempurna.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, mengatakan sejauh ini pemerintahan Prabowo-Gibran telah melakukan sederet terobosan yang mesti diapresiasi. Salah satu gebrakan besar yang telah dilakukan Prabowo selama setahun ini adalah reformasi di sektor energi. Prabowo disebutnya serius melakukan pembenahan di sektor ini.
Baca Juga: Setahun Prabowo-Gibran: Sudah Banyak Capaian Walau Belum Sempurna
“Prabowo sedang melakukan overhaul besar-besaran. Ia menghitung ulang kekayaan sumber daya dan menata kembali siapa yang berhak mengelola,” kata Adib dalam diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi?” dilansir Selasa (14/10/2025).
Adib mengatakan, selama setahun ini Prabowo sudah melai bersih-bersih di sektor energi, kendati misi besar itu belum sepenuhnya berhasil, namun selama ini Prabowo dan jajarannya berupaya keras membersihkan sektor energi dari para makelar.
Salah satu contoh nyata keseriusan pemerintah membenahi sektor energi lanjut Adib adalah pencabutan dan pengembalian izin tambang yang marak dilakukan Kementerian ESDM belakangan ini seperti kasus tambang di Raja Ampat yang dinilainya menjadi pelajaran penting agar izin usaha tidak lagi diberikan sembarangan.
“Masalahnya bukan pada kurangnya aturan, tetapi lemahnya penegakan. Jadi, langkah pemerintah menertibkan izin dan memastikan pembangunan smelter adalah hal yang tepat,” kata dia.
Tantangan Pemerintah
Upaya pemerintah membenahi sektor energi jelas bakal dirintangi berbagai tantangan, salah satu tantangan terbesar yang bakal dihadapi pemerintah adalah negatif di media sosial yang sering menyesatkan publik. Namun hal ini bakal mental dengan sendirinya jika tata kelolanya dilakukan secara transparan.
“Potongan video atau pernyataan dipelintir, lalu menciptakan diksi yang salah di publik. Padahal, kebijakan belum tentu seburuk yang dibayangkan. Tambang boleh dilakukan, asal diatur ketat dan hasilnya kembali untuk rakyat. Kalau semua diatur dengan benar, maka tidak ada yang salah dari tambang,” kata Adib.
Senada pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio menilai pemerintahan Prabowo-Gibran memang tak main-main dalam membenahi sektor energ, buktinya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan hilirisasi tambang dan pembangunan enam smelter timah senilai Rp 7 triliun belakangan ini.
Baca Juga: Hadiri KTT Perdamain Gaza, Prabowo Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian Damai
Keseriusan pemerintah untuk menata dan mengelola kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia jelas berimbas langsung pada pemasukan negara, namun dia meminta upaya yang sungguh-sungguh ini mesti dibarengi dengan pengawasan yang ketat, jangan sampai pendapatan negara dari sektor tambang justru bocor di tengah jalan.
“Kalau bahan mentah kita olah sendiri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pajaknya kembali ke negara, bukan ke perusahaan asing. (tetapi) kita harus pastikan pendapatan negara dari tambang betul-betul masuk kas negara, bukan bocor di tengah jalan. Untuk itu, dibutuhkan audit independen dan sistem pengawasan berbasis teknologi,” ucapnya.
