Menyambut Hari Lahir Nahdlatul Ulama (Harlah NU) ke-102, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung peremajaan sawit rakyat sebagai langkah penting dalam mengoptimalkan program hilirisasi sawit yang digagas pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) dalam forum diskusi terarah (FGD), Selasa, 4 Februari 2025.
Sekretaris LPP PBNU, Tri Candra Aprianto, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa program hilirisasi kelapa sawit diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi Indonesia. "PBNU berharap program hilirisasi kelapa sawit akan mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia," ujarnya.
Tri menambahkan bahwa 67 persen dari total lahan sawit di Indonesia dimiliki oleh warga Nahdliyin. Hal itu menjadikan LPPNU sangat berkepentingan terhadap kesuksesan hilirisasi sawit ini.
Baca Juga: Demi Kesejahteraan Petani, DPR Dorong Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat
"Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi," tegasnya.
FGD yang digelar sebagai bagian dari rangkaian Harlah ke-102 NU ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Guru Besar IPB Prof. Sudarsono, Ketua PBNU KH Miftah Faqih, dan Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit seluruh Indonesia (APKASINDO) sebagai pemantik diskusi.
Dalam kesempatan tersebut, Candra yang juga merupakan anggota Dewan Pakar APKASINDO menyatakan bahwa peremajaan sawit rakyat membutuhkan strategi dan kolaborasi antara berbagai pihak.
Baca Juga: BPDP Umumkan Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat Dilanjutkan
"Saya kira ini momentum bagi Indonesia, apalagi dengan kemenangan Indonesia di WTO atas gugatan Uni Eropa terhadap sawit. Kita harus merespons perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri yang juga membahas soal sawit," ungkap Candra.
Lebih lanjut, Edi Martono, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), mengungkapkan bahwa industri sawit hanya dapat berkembang jika mendapat dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi yang memudahkan dan kepastian lahan akan menjadi kunci untuk mengembangkan produksi sawit di Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Dua Kali Lipat
Edi juga berharap pemerintah dapat meningkatkan ekspor CPO (Crude Palm Oil) Indonesia yang mengalami penurunan pada 2024. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume ekspor CPO Indonesia pada 2024 turun 17,33% menjadi 21,6 juta ton dibandingkan 2023. Nilai ekspor CPO juga turun 11,78% menjadi US$20,01 miliar atau setara dengan Rp325,8 triliun.
"Masih banyak yang belum terkelola dengan baik, termasuk oleh petani mandiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap peremajaan sawit rakyat," kata Edi.
Baca Juga: Mulai Mei 2024, Dana Peremajaan Sawit Naik Jadi Rp60 Juta per Hektar
Diketahui, melalui program Peremajaan Sawit Rakyat, Pemerintah berencana meremajakan sawit rakyat seluas 180 ribu hektare melalui dinas terkait dan 20 ribu hektare melalui kemitraan dengan perusahaan sawit. Dengan langkah ini, diharapkan industri kelapa sawit Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
