Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kompak meminta masyarakat untuk tetap menjaga persatuan pada Pilpres 2024 ini kendati berbeda pilihan politik.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU (PBNU) Saifullah Yusuf mengatakan, sejauh ini memang tak terjadi gesekan yang berati di tengah masyarakat, dia mengakui Pemilu kali ini jauh lebih kondusif. Suasana seperti ini kata dia harus terus dirawat hingga gelaran pesta demokrasi lima tahunan ini berakhir.
Baca Juga: Kebut Konektivitas Jalan Daerah, Jokowi Terbitkan Inpres Baru
“Kami gembira kampanye berjalan lancar, tak ada insiden yang mengganggu proses politik ini. Harapan kita tetap lancar sampai selesai, apa pun hasilnya kita terima,” kata Saifullah Yusuf kepada wartawan Sabtu (10/2/2024).
Pria yang akrab disapa Gus Ipul kemudian berpesan agar Pemilu yang sudah berjalan kondusif ini dicederai oleh kecurangan-kecurangan yang menguntungkan pihak tertentu. Dia berharap Pemilu 2024 berlangsung adil dan jujur.
"Saya sekian kali berkontestasi di pemilu dan selalu ada imbauan agar tidak ada kecurangan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menambahkan, semua pihak harus menerima apa pun hasil pemilihan presiden sebagai hasil pilihan rakyat dan wujud kedaulatan rakyat.
Ia pun berpesan agar pihak yang menang maupun yang kalah bisa bersikap patut dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
“Yang menang jangan jumawa, yang kalah legawa, setelah pemilu kembali bersatu,” kata Mu'ti dalam keterangan yang sama.
Baca Juga: Prabowo: Kita Harus Hilangkan Kemiskinan di Bumi Indonesia
Baca Juga: Politisi PDIP: Anies Kalau Lihat Orang Lapar Tidak Diberi Makan, tapi Dikasih Cerita
Mu'ti menganggap baik seandainya ada proses rekonsiliasi dan akomodasi sehingga tidak ada istilah “the winner takes it all”.
“Saya kira itu bukan bagian dari karakter dan sistem politik kita. Kita tidak mengenal pemerintah yang berkuasa dan partai yang oposisi. Semua adalah bagian dari pilar demokrasi Indonesia,” ujarnya.
