Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk tetap melanjutkan proses hukum kasus beras oplosan. Para pelaku kata Kepala Negara mesti dihukum berat supaya kasus serupa tak terulang di kemudian hari.
Arahan presiden itu disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Dia bilang Prabowo meminta supaya proses terkait kasus ini diusut tuntas secara transparan.
Baca Juga: Skandal Beras Oplosan Seret Food Station Tjipinang Jaya, Pemprov Jakarta Kecolongan?
“Arahan pertama presiden adalah pelanggaran-pelanggaran hukum terkait pengoplosan beras tetap harus diproses. Beliau minta penegak hukum menegakkan hukum yang adil,” kata Hasan kepada wartawan dilansir Jumat (8/8/2025).
Tak hanya itu, Prabowo lanjut Hasan juga secara khusus menyoroti harga yang membumbung tinggi di sejumlah pasar belakangan ini, untuk itu dia memerintahkan Bulog mengucurkan 1,3 juta ton beras untuk menstabilkan harga beras yang dikhawatirkan terus melangit.
“Presiden sudah memerintahkan Bulog untuk mengucurkan 1,3 juta ton beras ke pasar dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan,” kata Hasan.
Baca Juga: Mengenal Aurora Sri Rahayu, Perempuan di Balik Ayam Goreng Legendaris Jogja ‘Olive Fried Chicken’
Distribusi beras ini akan dilakukan secara bertahap mulai Agustus hingga Desember 2025. Hasan menegaskan, hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga ketersediaan stok dan menurunkan harga di tingkat konsumen.
