Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan direncanakan bakal menggelar sebuah pertemuan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang digelar pada 20 Oktober 2024.
Agenda pertemuan keduanya telah dikonfirmasi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, hanya saja kedua belah masih merahasiakan tanggal dan waktu pertemuan itu dihelat.
Gosip pertemuan kedua memantik kemunculan isu liar lainnya, salah dugaan yang santer dibicarakan adalah soal lobi politik untuk bagi-bagi kekuasaan pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Dimana PDI Perjuangan disebut-sebut bakal dirayu supaya mau bergabung dengan pemerintahan.
Baca Juga: Kisah Pertemanan Prabowo dan Megawati, Dua Sahabat yang Selalu Berbeda Jalan Politik
Sebelum menggelinding lebih liar lagi, isu itu buru-buru ditepis Ketua DPP PDI-P Said Abdullah. Dia mengatakan pertemuan Prabowo-Megawati tidak akan membahas hal itu, agenda itu hanya sekedar perjumpaan dua sahabat yang telah lama tak duduk satu meja.
“Jangan ditarik ke gabung, bergabung dan tidak gabung. Urusan bagi-bagi kekuasaan lah, atau kalau tidak bagi-bagi di luar lah. Yang terpenting sesungguhnya adalah bertemunya kedua tokoh bangsa ini,” kata Said dilansir Olenka.id Rabu (11/9/2024).
Meski Prabowo dan Megawati kerap berdiri berhadap-hadapan sebagai rival namun hubungan pertemanan mereka tetap terjalin harmonis. Keduanya akur walau berbeda pandangan.
Untuk itu pertemuan keduanya hanya untuk membahas masa depan bangsa, mereka bakal bicara mengenai visi-misi untuk Indonesia ke depan walau dengan cara yang berbeda, Prabowo berjuang lewat jalur pemerintah, sedang Megawati bersama PDI Perjuangan memantau dari luar pemerintahan lewat jalur oposisi.
“Visi sama tidak harus kami di dalam, tidak haram kami di luar. Kalau kami melakukan kritik konstruktif bukannya dibutuhkan pemerintah? Pemerintah mana yang tidak membutuhkan kritik konstruktif?" kata Said.
Kompromi dan Negosiasi Politik
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam punya pandangan berbeda terkait wacana pertemuan Prabowo-Megawati.
Baca Juga: Potret Kemesraan Anies dan Cak Imin Usai di Pilkada 2024
Menurutnya merupakan upaya untuk memuluskan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin ke pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
"Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati bisa menjadi jembatan komunikasi politik yang efektif untuk melancarkan transisi pemerintahan baru. Sejak awal, Prabowo dan Megawati relatif tidak memiliki hambatan komunikasi apapun," Ahmad Khoirul Umam.
Supaya transisi pemerintahan berjalan mulus dan kabinet baru bisa langsung tancap gas, Umam menyebut bakal ada negosiasi dan kompromi politik di antara keduanya.
Paling tidak Prabowo menawarkan kursi menteri kepada PDI Perjuangan, namun dari pengalaman-pengalaman terdahulu, Megawati tak gampang luluh dengan tawaran tersebut sebagaimana ketika PDI Perjuangan kalah di Pilpres 2004 dan 2009, Megawati menolak berbagai tawaran dan memilih berdiri di luar pemerintahan.
"Kemungkinan besar Prabowo akan menawarkan jatah kursi menteri kepada Megawati. Namun, besar kemungkinan Megawati tidak akan mengambilnya," ujarnya.
Kendati begitu Umum mengatakan, peluang Megawati menerima tawaran tersebut juga masih terbuka lebar jika kader-kader PDI Perjuangan mampu memberi keyakinan kepadanya,
Namun, kemungkinan diterimanya tawaran kursi menteri oleh PDIP masih tetap terbuka, seiring dengan kemampuan dan kegigihan kader-kader PDIP untuk meyakinkan Megawati, khususnya mengingat kebutuhan perlindungan hukum (legal protection) pasca tidak berada di lingkar kekuasaan," tuntasnya.
