"Kebijakan fiskal harus responsif terhadap dinamika perekonomian, responsif terhadap tantangan pembangunan utama, yaitu demografi, digitalisasi, perubahan iklim, dan juga agenda pembangunan prioritas seperti IKN dan pemilu tahun ini. Harapannya, kita bisa mengawal Indonesia Maju dengan APBN yang sehat," tegasnya.

Secara rinci, dijelaskan bahwa target pendapatan negara di 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun dengan belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun. Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp522,8 triliun dengan defisit 2,29% terhadap PDB.

Baca Juga: Intip Tren Pos Pengeluaran Masyarakat di Masa Post-Covid

Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6,5-7,5%; Rasio Gini 0,374-0,377; Tingkat pengangguran 5-5,7%; Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02; Nilai Tukar Petani 105-108; Nilai Tukar Nelayan 107-110; pertumbuhan (growth) 5,2% yoy; Inflasi 2,8% yoy; Nilai tukar rupiah 15.000/USS; tingkat bunga 6,7% (SUN 10th); Harga minyak USS82/barrel; Lifting minyak 635 ribu barrel/hari; dan Lifting gas 1.033 ribu barrel/hari.

Sementara itu, anggaran prioritas 2024 akan dialokasikan untuk mendukung transformasi ekonomi, yakni:

  • Pendidikan sebesar Rp665 triliun dan dialokasikan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan; penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi);
  • Kesehatan sebesar Rp187,5 triliun dan dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting; penguatan teknologi dan kemandirian farmasi; efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional; penguatan sistem kesehatan yang andal antara lain DAK Fisik untuk peningkatan sarpras;
  • Perlindungan sosial sebesar Rp493,4 triliun dan dialokasikan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem seperti PKH dan Kartu Sembako; penguatan perlinsos sepanjang hayat; penguatan graduasi dari kemiskinan; mendorong perlindungan sosial adaptif;
  • Ketahanan pangan sebesar Rp108,8 triliun dan dialokasikan untuk peningkatan produksi pangan domestik; penguatan food estate; penguatan cadangan pangan nasional;
  • Infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun dan dialokasikan untuk infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan;
  • Hukum dan HAM sebesar Rp324,1 triliun dan dialokasikan untuk pengadaan alutsista/almatsus/alpalhankam; pemeliharaan dan perawatan alutsista/almatsus/alpalhankam; dukungan pengamanan pemilu 2024 dan IKN; serta pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam.