Tahun 2024 masih dibuka dengan kondisi perekonomial global yang penuh tantangan. Tensi geopolitik yang masih tinggi di Timur Tengah memberi dampak pada ekonomi dunia menjadi tidak stabil. Tak hanya itu, potensi bencana alam akibat climate change juga memengaruhi pergerakan ekonomi global.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menjelaskan bahwa pelambatan ekonomi mulai terasa di 2023 dan masih terasa di tahun 2024 ini. Meski begitu, Indonesia perlu bersyukur karena ekonomi Tanah Air masih tumbuh cukup baik hingga 5,05 persen.
Baca Juga: Laba BCA Tumbuh 19,4% di 2023, Presdir: Perekonomian Domestik Tetap Tangguh
"Kami masih cukup confident dengan prospek ekonomi Indonesia ke depan. Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih di bawah potential level sehingga kami melihat masih adanya ruang pertumbuhan. Di 2024 dan 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan dengan tingkat inflasi diturunkan, dari sebelumnya 3% +-1 persen menjadi 2,5% +- 1 persen," terangnya dalam seminar daring yang digelar LPPI, Jumat (23/2/2024).
Harapan serupa juga disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Adi Budiarso. Dia menjelaskan, kinerja APBN 2023 masih solid dan kredibel serta mampu berfungsi sebagai shock absorber: (1) melindungi daya beli masyarakat tetap kuat; (2) menjaga stabilitas ekonomi; (3) mendukung prioritas pembangunan seperti IKN, PSN, Pemilu, stunting, El-Nino, dan kemiskinan ekstrem; serta (4) menjaga kesehatan dan kredibilitas fiskal.
"Pertumbuhan global sudah menuju ke 2,6-2,8 persen, menurun dari prediksi sebelumnya. Bahkan, kecenderungan penurunan masih berlanjut di 2024. Bersyukur, Indonesia menjadi salah satu penggerak ekonomi baik di ASEAN maupun global," terang Adi.
Namun demikian, pertumbuhan inflasi yang tidak terkontrol di negara maju menimbulkan ketidakpastian. Kemenkeu memprediksi baru terjadi perbaikan di kuartal III. Oleh karena itu, jelas Adi, Kemenkeu terus mengupayakan sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia, seperti green dan blue economy, digital economy, dan IKN sebagai salah satunya.
Menurutnya, APBN perlu merespons pergolakan ekonomi global dengan inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat tersebut, Kemenkeu menjelaskan bahwa tema kebijakan fiskal 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
"Kebijakan fiskal harus responsif terhadap dinamika perekonomian, responsif terhadap tantangan pembangunan utama, yaitu demografi, digitalisasi, perubahan iklim, dan juga agenda pembangunan prioritas seperti IKN dan pemilu tahun ini. Harapannya, kita bisa mengawal Indonesia Maju dengan APBN yang sehat," tegasnya.
Secara rinci, dijelaskan bahwa target pendapatan negara di 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun dengan belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun. Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp522,8 triliun dengan defisit 2,29% terhadap PDB.
Baca Juga: Intip Tren Pos Pengeluaran Masyarakat di Masa Post-Covid
Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6,5-7,5%; Rasio Gini 0,374-0,377; Tingkat pengangguran 5-5,7%; Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02; Nilai Tukar Petani 105-108; Nilai Tukar Nelayan 107-110; pertumbuhan (growth) 5,2% yoy; Inflasi 2,8% yoy; Nilai tukar rupiah 15.000/USS; tingkat bunga 6,7% (SUN 10th); Harga minyak USS82/barrel; Lifting minyak 635 ribu barrel/hari; dan Lifting gas 1.033 ribu barrel/hari.
Sementara itu, anggaran prioritas 2024 akan dialokasikan untuk mendukung transformasi ekonomi, yakni:
- Pendidikan sebesar Rp665 triliun dan dialokasikan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan; penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi);
- Kesehatan sebesar Rp187,5 triliun dan dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting; penguatan teknologi dan kemandirian farmasi; efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional; penguatan sistem kesehatan yang andal antara lain DAK Fisik untuk peningkatan sarpras;
- Perlindungan sosial sebesar Rp493,4 triliun dan dialokasikan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem seperti PKH dan Kartu Sembako; penguatan perlinsos sepanjang hayat; penguatan graduasi dari kemiskinan; mendorong perlindungan sosial adaptif;
- Ketahanan pangan sebesar Rp108,8 triliun dan dialokasikan untuk peningkatan produksi pangan domestik; penguatan food estate; penguatan cadangan pangan nasional;
- Infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun dan dialokasikan untuk infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan;
- Hukum dan HAM sebesar Rp324,1 triliun dan dialokasikan untuk pengadaan alutsista/almatsus/alpalhankam; pemeliharaan dan perawatan alutsista/almatsus/alpalhankam; dukungan pengamanan pemilu 2024 dan IKN; serta pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam.
