Nama Sidharto Reza Suryodipuro mencatatkan sejarah baru bagi diplomasi Indonesia. Diplomat karier Kementerian Luar Negeri RI itu terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026, menjadikan Indonesia pertama kali memegang posisi tertinggi di lembaga HAM global tersebut sejak dibentuk pada 2006.
Sidharto terpilih melalui konsensus negara-negara anggota Dewan HAM PBB setelah dicalonkan oleh Kelompok Asia-Pasifik. Masa jabatannya berlaku selama satu tahun dan mencakup kepemimpinan atas seluruh sesi reguler Dewan HAM sepanjang 2026 di Jenewa, Swiss.
Rekam Jejak Diplomat Karier
Sidharto Reza Suryodipuro lahir di Cologne, Jerman Barat, pada 29 September 1966. Ia menempuh pendidikan Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, sebelum melanjutkan studi magister bidang National Security Affairs di Naval Postgraduate School, Monterey, Amerika Serikat, melalui beasiswa Fulbright.
Baca Juga: Indonesia Resmi Jabat Presiden Dewan HAM PBB
Karier diplomatiknya dimulai di Kementerian Luar Negeri RI pada 1992. Sejak itu, Sidharto dikenal luas sebagai diplomat multilateral dengan pengalaman panjang di berbagai penugasan strategis, baik bilateral maupun di forum internasional.
Ia pernah bertugas sebagai delegasi Indonesia di Markas Besar PBB di New York, termasuk menangani isu-isu Afrika dan kemanusiaan saat Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain itu, ia juga pernah ditempatkan di Kedutaan Besar RI di Canberra, Australia.
Jabatan Strategis dan Penugasan Luar Negeri
Dalam perjalanan kariernya, Sidharto menduduki sejumlah posisi penting di Kementerian Luar Negeri, termasuk sebagai pejabat tinggi yang menangani kerja sama ASEAN. Ia turut berperan dalam koordinasi pertemuan pejabat senior ASEAN, khususnya saat Indonesia memegang keketuaan.
Baca Juga: Profil Rosan Roeslani: Pengusaha Sukses dan Diplomat yang Kini Pimpin BPI Danantara
Di level duta besar, Sidharto dipercaya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk India dan Bhutan pada 2017–2021. Setelah itu, ia mengemban tugas sebagai Deputy Chief of Mission di Kedutaan Besar RI di Washington DC.
Pada 2025, Sidharto ditunjuk sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa, posisi yang memperkuat perannya dalam diplomasi multilateral, khususnya di isu hak asasi manusia.
Peran sebagai Presiden Dewan HAM PBB
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, Sidharto bertanggung jawab memimpin jalannya sidang, menjaga netralitas dan kredibilitas Dewan, serta memastikan proses Universal Periodic Review berjalan objektif dan konstruktif. Ia juga berperan dalam proses seleksi dan rekomendasi pemegang mandat prosedur khusus Dewan HAM.
Baca Juga: Mengenal Sosok Fauzi Bowo, dari Gubernur Jakarta ke Panggung Diplomasi Dunia
Terpilihnya Sidharto dinilai sebagai pengakuan internasional atas pengalaman panjang Indonesia dalam diplomasi multilateral dan komitmen terhadap dialog HAM yang inklusif.
Dengan latar belakang karier yang kuat dan rekam jejak panjang di PBB, kepemimpinan Sidharto Reza Suryodipuro menandai babak baru peran Indonesia dalam tata kelola hak asasi manusia di tingkat global.
