Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto yang menguras anggaran yang lumayan besar. Program yang digadang-gadang dapat memperbaiki kualitas gizi kepada seluruh peserta didik di tingkatan sekolah itu digerakan oleh total anggaran yang mencapai Rp268 triliun.
Selain meningkatkan kualitas gizi, dengan peredaraan anggaran tersebut pemerintah mengeklaim pertumbuhan ekonomi juga turut terangsang sebab anggaran itu beredar langsung di masyarakat lewat mekanisme penyaluran ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Ini Kata BGN: Anggaran Bahan Makanan MBG Bukan Rp15.000
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, satu SPPG dapat menerima Rp500 juta per 12 hari. Data dari BGN, per 30 Januari 2026 jumlah SPPG di seluruh Indonesia sudah mencapai 21.711 unit.
“BGN menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta,” ujar Dadan dilansir Sabtu (28/2/2026).
Saat ini perputaran uang untuk mendanai program MBG sudah mencapai Rp36 triliun. Perputaran uang bakal bertambah secara otomatis ketika jumlah SPPG juga meningkat.
“Jumlah SPPG menentukan jumlah dana yang beredar di daerah tersebut. Semakin banyak SPPG beroperasi, semakin besar pula dana yang beredar di wilayah itu,” jelasnya.
Lebih lanjut Dadan mengatakan dengan skema penyaluran langsung ke SPPG, maka Pemerintah Daerah (Pemda) sama sekali tidak mengelola satu sen pun dari dana program MBG, seluruh pendanaan diserahkan langsung kepada SPPG selaku eksekutor lapangan.
“Saya kira ini model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” tambahnya.
Efek Domino MBG
MBG diklaim membawa beragam efek positif terlepas dari tujuan utamanya yakni perbaikan gizi pada anak usia sekolah, ibu hamil dan masyarakat lanjut usia (lansia). Salah satu dampak yang sangat terlihat sekarang ini adalah mengatrol ekonomi lewat peningkatan produksi yang berdampak langsung kepada para petani dan pelaku usaha di daerah .
Salah satu contohnya adalah petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang merasakan kenaikan harga hingga tiga kali lipat karena peningkatan serapan.
Menurut Dadan, peningkatan permintaan tersebut berdampak pada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Saat ini, rata-rata NTP disebut mencapai 125, naik dari sebelumnya sekitar 102.
“Jika NTP di kisaran 100–102, hasil produksi petani hanya cukup untuk kebutuhan hidup. Dengan capaian 125, ada ruang sekitar 25 poin untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Merangsang Pertumbuhan Ekonomi
Penyaluran anggaran langsung ke SPPG merupakan gebarakan yang belum pernah diterapkan sebelumnya, kebijakan ini diyakini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Pada triwulan pertama tahun lalu, pemerintah menggelontorkan stimulus Rp37 triliun yang mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen. Tahun ini, hingga Maret, peredaran dana BGN diproyeksikan mencapai Rp62 triliun. Menurutnya, angka tersebut berpotensi menjadi stimulus ekonomi yang signifikan.
Baca Juga: Optimisme Dahlan Iskan Menengok Kinerja Menkeu Purbaya dan Program MBG
“Banyak pelaku usaha melaporkan likuiditas di lapangan kini lebih mudah ditemukan karena perputaran uang yang masif dan merata,” ujar Dadan..
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, memastikan mekanisme penyaluran dana tetap dilakukan langsung ke SPPG tanpa melalui pemerintah daerah.
Ia menegaskan, peredaran dana tersebut memberikan kepastian pasar bagi produk lokal yang digunakan dalam MBG, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan petani. BGN, lanjutnya, berkomitmen menjaga akurasi data dan transparansi informasi publik.
“Kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tutup Khairul.
