Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian justru membeberkan data Kemendagri per September 2024, terkait daya beli masyarakat. Dalam data tersebut, tercatat sejumlah daerah meliputi provinsi, kabupaten, dan kota masih menunjukkan tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini sekaligus menepis tren daya beli masyarakat menurun akibat deflasi.
Karena itu, dirinya pun meminta daerah dengan inflasi tinggi untuk segera berkoordinasi secara internal. Menurutnya, koordinasi tersebut untuk mengatasi hal-hal yang memicu naiknya sejumlah harga komoditas.
Baca Juga: Dukung Pengelolaan dan Keamanan Data BPR-BPRS Indonesia, PERURI Kenalkan Teknologi Graph Analytic
Baca Juga: Tips Menghadapi Inflasi Medis ala Donna Agnesia, Seperti Apa?
Baca Juga: Heboh Larangan Jual-Beli iPhone 16 di Indonesia, Apa Penyebab Sebenarnya?
Baca Juga: Undang 1.000 Penjual, Lazada Seller Conference 2024 Dorong Penjual Online Unggulan dan Siap Bersaing
"Nanti dari Kemendagri akan memonitor daerah-daerah mana yang sudah bergerak dan mana yang tidak," ujarnya, seperti dilansir Selasa (29/10/2024).
Selain itu, dirinya juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk turun langsung memantau harga komoditas di daerah masing-masing.
Bila terjadi kenaikan, ia menyebut jika Pemda dapat menggunakan instumen belanja tidak terduga (BTT).
Menurutnya, dengan demikian produsen maupun konsumen tidak mengalami tekanan harga.
"Daerah-daerah juga jangan diam. Kepala daerah bergerak suruh, perintahkan kepala dinas perdagangan (untuk) cek (harga komoditas)," tukasnya.
Sebelummya, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi inflasi tahunan sebesar 1,84% pada September 2024. Sedangkan secara bulanan, terjadi deflasi 0,12% dan secara year to date atau tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,74%.
