Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut buka suara soal maraknya kepala daerah yang belakangan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perlu diketahui dalam sepakan ini saja KPK sudah menangkap dua kepala daerah yakni Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun, Maidi.
Tito mengatakan, pihaknya di Kemendagri jelas tidak bisa melakukan pengawasan nonstop terhadap seluruh kepala daerah di Indonesia, ia lantas menyinggung pemilihan kepala daerah (Pilkada) dimana dia meminta masyarakat memilih pemimpin yang benar-benar berintegritas dan mau bekerja untuk rakyat.
"Kemendagri tidak bisa ngikutin 24 jam, dan mereka dipilih oleh rakyat. Ya rakyat kalau mau memilih pilih yang baguslah," kata Tito kepada wartawan usai menutup kegiatan Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dilansir Kamis (22/1/2026).
Tito meminta kepada para kepala daerah yang bermasalah tersebut untuk mengikuti semua proses hukum, itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung ketika tersandung masalah korupsi. Ia juga berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak coba-coba menyelewengkan uang rakyat sebab mereka bakal ketahuan suatu saat nanti.
"Saya kan sudah sampaikan, dari kemarin-kemarin juga, kalau masalah OTT ya, ikutin (proses hukumnya) Itu menjadi tanggung jawab masing-masing," ujarnya.
"Teman-teman kepala daerah, kalau sudah mau menjadi kepala daerah, siap-siap bekerja untuk rakyat dengan segala kondisi yang ada. Kalau seandainya akan berbuat buruk dan itu ketahuan, ya risiko. Makanya jangan main-main," tegasnya.
Tito mengatakan, satu hal perlu menjadi perhatian bersama adalah soal sistem di suatu daerah tertentu, apabila kepala daerah di wilayah tersebut kerap tersandung masalah korupsi maka sistem yang telah berjalan segera dibenahi, jangan sampai mereka tersandung masalah tersebut karena penerapan sistem yang keliru.
"Perlu kita perhatikan sistemnya, sehingga orang itu yang mungkin orang baik, menjadi tidak baik karena sistem yang tidak baik," ujarnya.
Sistem yang dimaksud Tito adalah sistem penggajian, hingga rekrutmen calon kepala daerah yang berbiaya tinggi sehingga yang bersangkutan diduga ingin pula mengembalikan modal yang dikeluarkan demi memenangkan pilkada.
Lebih lanjut, Tito mengatakan aparat penegak hukum menangkap banyak pelaku tipikor terutama kepala daerah bukanlah sebuah ukuran keberhasilan. Keberhasilan itu, katanya, adalah apabila berhasil menghasilkan kepala daerah yang tak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan.
Dia menyebut prinsip 'keep them out of jail' sebagai pendekatan yang perlu diperkuat, bukan hanya dengan penindakan, tetapi juga pencegahan.
Baca Juga: Tito Karnavian: Dunia Ini Anarki
"Bagaimana menjaga agar orang-orang itu tidak masuk ke dalam penjara karena tidak melanggar. Kalau berulang-berulang terjadi, maka mungkin kita perlu perhatikan sistemnya," kata eks Kapolri itu.
