Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada tahun 2023 bukan Rp700 triliun, melainkan Rp131 triliun.

"Anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2023 adalah Rp131 triliun, dan Rp30 triliun untuk alutsista," katanya seperti disadur di Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Nilai anggaran Kemenhan menjadi polemik setelah Calon Presiden Anies Baswedan mengangkat topik tersebut di dalam Debat Capres 2024 yang bertemakan Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik. Di dalam debat tersebut Anies menyinggung anggaran kementerian yang dipimpin Prabowo mencapai Rp700 triliun namun tak mampu melindungi Indonesia dari serangan siber dan justru membeli alutsista bekas.

Baca Juga: Cak Imin Janjikan Kesejahteraan bagi Pengemudi Ojek Online

"Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu (situs Kemenhan diretas), justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista bekas. Di saat lebih dari separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas," kata Anies.

Jika anggaran Kemenhan pada tahun 2023 sebesar Rp131 triliun, lantas kenapa Anies menyebut angka Rp700 triliun? Juru Bicara Anies Baswedan, Billy David, mengatakan bahwa angka Rp700 triliun merupakan nilai total anggaran Kemenhan selama periode lima tahun.

"Rp700 triliun itu data anggaran Kemenhan selama lima tahun," ujar Billy. 

Baca Juga: Mengintip Isi Pidato Megawati di HUT PDIP Ke-51

Adapun, berdasarkan laporan keuangan Kementerian Pertahanan selama periode 2020 sampai dengan 2024, anggaran Kemenhan adalah sebesar Rp692,92 triliun. Kemudian dalam RAPBN 2024 anggaran Kemenhan adalah sebesar Rp135,45 triliun.

Dari anggaran periode 2020-2024 sebesar Rp692,92 triliun, tidak seluruhnya digunakan untuk pembelian alutsista bekas. Akan tetapi, anggaran tersebut digunakan juga untuk pengembangan SDM, kesejahteraan prajurit, hingga riset. Adapun, pembelian alutsista selama periode tersebut tercatat sebesar Rp385 triliun atau sekitar 55 persen dari total anggaran Kemenhan.