Industri reasuransi nasional membuka tahun 2025 dengan catatan penurunan kinerja, baik dari sisi ekuitas maupun hasil investasi. Tekanan ini juga dirasakan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re. Meski begitu, perusahaan menyatakan bahwa fase ini masih terlalu awal untuk dijadikan acuan keseluruhan performa tahunan.
Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, menegaskan bahwa angka-angka kinerja di awal tahun belum bisa menjadi tolok ukur valid. "Kalau bicara hasil investasi, itu yang diakui kapan sesuai aturan? 31 Desember. Jadi angka sekarang itu belum menunjukkan apa-apa. Ini masih perjalanan," ujar Benny di Jakarta beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Indonesia Re Dorong ESG sebagai Fondasi Ketahanan Risiko Bencana Nasional
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, sepanjang Januari–Februari 2025, ekuitas industri reasuransi menyusut 15,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp7,13 triliun. Hasil investasi juga turun tajam sebesar 31% YoY menjadi Rp152,55 miliar.
Indonesia Re sendiri mencatat penurunan ekuitas sebesar 9,4% YoY menjadi Rp2,5 triliun per Februari 2025, sementara hasil investasinya terkontraksi 55,7% menjadi Rp35,52 miliar. Hingga April 2025, angka ekuitas perusahaan terkoreksi 4% YoY menjadi Rp2,65 triliun, dan hasil investasi melemah 41,5% menjadi Rp102,46 miliar.
Baca Juga: Xiaomi Rilis Laporan ESG 2024, Berhasil Tekan Emisi Karbon Lebih dari 3.000 Ton
Direktur Teknik Operasi Indonesia Re, Delil Khairat, menjelaskan bahwa penurunan ini bukanlah hal yang mengkhawatirkan secara struktural.
“Itu semua berkorelasi, mulai dari situasi ekonomi makro, risiko yang ditanggung tiap perusahaan, hingga implementasi IFRS 17. Tapi saya melihat ini lebih sebagai fase transisi,” katanya.
Di tengah tekanan tersebut, Indonesia Re justru mempersiapkan langkah terobosan. Perusahaan pelat merah ini akan menjadi bagian dari konsorsium reasuransi dalam program asuransi parametrik bencana alam yang ditargetkan berjalan pada 1 Januari 2026. Program ini dirancang untuk memberi perlindungan cepat terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan banjir.
Baca Juga: Dompet Dhuafa Resmikan Protokol Penanggulangan Bencana Nasional
Asuransi parametrik memungkinkan pencairan dana secara instan kepada pemerintah kota atau kabupaten setelah parameter tertentu terpenuhi, tanpa perlu perhitungan kerugian secara rinci.
“Begitu parameternya tercapai, maka instan payout akan kami berikan,” jelas Delil.
Manfaat langsung dari skema ini adalah percepatan respons daerah terdampak terhadap bencana, termasuk tindakan darurat hingga rehabilitasi awal. Setiap daerah akan menggunakan anggaran daerah untuk membayar premi asuransi, dengan potensi pencairan dana sebesar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar per kejadian.
Baca Juga: Tiga Proyek Kolaborasi Strategis dari SCG ESG Symposium 2024 Indonesia
Namun, jumlah tersebut masih bisa bertambah. “Komitmen pemerintah justru menguat belakangan ini. Jadi kami ekspektasikan dananya bisa lebih besar, mungkin sampai Rp1 triliun,” tambah Delil.
Program ini dikembangkan bersama PT Reasuransi Maipark Indonesia dan Institut Teknologi Bandung (ITB), di bawah mandat dari Kementerian Keuangan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kapasitas reasuransi dalam negeri dalam menghadapi risiko bencana yang semakin tidak terduga.
Baca Juga: Kunci Sukses Editha Thalia Desiree Membangun Tim yang Solid di Industri Asuransi
Benny menegaskan bahwa adanya konsep risk sharing, termasuk dengan melibatkan reasuransi global, akan memastikan program tetap berjalan meski tekanan keuangan di sektor masih berlangsung.
“Menurut saya tidak terlalu berdampak terhadap kesiapan kami menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dengan desain yang sedang difinalisasi, pemerintah menargetkan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukum program ini rampung pada kuartal III-2025.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa meski industri reasuransi nasional tengah menghadapi tekanan, inovasi dan keberlanjutan tetap menjadi prioritas, terutama dalam membangun ketahanan bencana di tingkat daerah.
