Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menuturkan, meski kemajuan digitalisasi berkembang pesat, ia menyoroti meningkatnya risiko keamanan dan kejahatan siber yang kian kompleks, seperti fraud, middleware attack, hingga social engineering.
“Potensi kerugian global akibat kejahatan siber diperkirakan melonjak dari 8,4 triliun dolar AS pada 2022 menjadi 23,8 triliun dolar AS pada 2027,” papar Filianingsih, saat memberikan sambutan di acara Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 yang digelar Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Untuk itu, Filianingsih pun menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan kolaboratif dalam pengelolaan risiko digital.
“Penguatan sistem deteksi fraud, autentikasi berlapis, dan literasi digital masyarakat harus diperkuat. Ini bukan hanya tanggung jawab regulator, tetapi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, kata Filianingsih, Bank Indonesia pun kini tengah menyiapkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, yang mengusung lima pilar utama, yakni infrastruktur, struktur, inovasi, internasionalisasi, dan rupiah digital.
Baca Juga: Deputi Gubernur BI: Digitalisasi Sudah Jadi Mindset, Kini Saatnya Kolaborasi Nyata
Filianingsih menjelaskan, BI akan memperkuat infrastruktur data dan keamanan siber melalui pemanfaatan teknologi AI dan machine learning untuk mendeteksi potensi fraud secara lebih dini.
Selain itu, lanjut dia, BI juga tengah memfinalisasi rancang bangun infrastruktur sistem pembayaran ritel baru (New BI-FAST) untuk menjamin interoperabilitas dan efisiensi jangka panjang.
“Kami sedang menyiapkan arsitektur baru sistem pembayaran ritel yang lebih kuat, standar, dan tangguh terhadap risiko siber. Semua ini untuk mengantisipasi lonjakan transaksi digital yang diperkirakan mencapai 147 miliar transaksi pada 2030, naik empat kali lipat dibanding 2024,” papar Filianingsih.
Tak hanya itu, BI juga melanjutkan eksplorasi Rupiah Digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai wujud komitmen memperkuat kedaulatan moneter di era digital.
Di akhir sambutannya, Filianingsih pun menyampaikan keyakinannya bahwa BSPI 2030 akan menjadi peta jalan transformasi ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
“BSPI bukan sekadar arah kebijakan, tetapi langkah nyata untuk merajut transformasi ekonomi nasional melalui digitalisasi yang inklusif. Kami percaya, industri sistem pembayaran nasional, termasuk AFTECH yang memiliki peran strategis sebagai mitra Bank Indonesia,” tutup Filianingsih.
Baca Juga: Pernyataan Resmi Bank Indonesia Soal Rencana Menkeu Purbaya Lakukan Redenominasi Rupiah
