Lanskap bisnis Indonesia sepertinya akan segera berubah. Pasalnya, Presiden RI, Prabowo Subianto baru saja mengumumkan niatnya untuk melakukan pemangkasan regulasi bisnis secara ekstensif,.
Menurut mantan Danjen Kopassus ini, langkah ini merupakan bagian dari misinya untuk menderegulasi ekonomi dan memberantas birokrasi bisnis yang dianggapnya terlalu berbelit-belit.
Adapun, salah satu sorotan utama dari rencana deregulasi ini adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Diketahui, TKDN merupakan salah satu hal yang dipersoalkan oleh Amerika Serikat (AS) dalam penentuan tarif timbal balik impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.
TKDN sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017. Ada setidaknya 3 opsi investasi sebagai syarat pemenuhan TKDN, yakni skema manufaktur, skema aplikasi, dan skema inovasi.
Prabowo mengatakan ia sebenarnya sudah memberi instruksi khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengkaji ulang TKDN. Meski aturan ini menjadi bentuk nasionalisme, Prabowo tetap meminta harus realistis.
“Kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo, saat acara Sarasehan Ekonomi, di Jakarta Selasa (8/4/2025).
Ia pun lantas mengusulkan penggantian pendekatan TKDN dengan sistem insentif yang lebih fleksibel.
Prabowo menilai, peningkatan kemampuan industri dalam negeri merupakan masalah yang sangat luas. Alih-alih memaksakan target kandungan lokal, Prabowo mengusulkan pendekatan insentif sebagai alternatif.
Ia pun secara langsung menginstruksikan para menterinya untuk merumuskan regulasi TKDN yang sesuai dengan kapasitas industri dalam negeri.
Menurutnya, sangat tidak tepat apabila memberikan kewajiban kepada pelaku usaha saja untuk melakukan pemenuhan komponen lokal.
“Masalah ini luas, masalah pendidikan, IPTEK, science itu masalah luas. Nggak bisa kita bikin regulasi TKDN selalu naik," pungkas Prabowo.
Diketahui, pernyataan Prabowo ini merespons masukan dari Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang membeberkan sejumlah tantangan ekonomi Indonesia, mulai dari tekanan fiskal, nilai tukar rupiah, hingga deindustrialisasi.
"Usulan konkret ekonom, kita perlu menyegerakan deregulasi yang masif dan total. Kami mengusulkan pendekatan eye to eye approach. Vietnam punya apa, kita harus punya minimal mendekati. Vietnam tidak ada premanisme kita harus ada. Vietnam tidak ada polisi di pasar modal. Vietnam TKDN fleksibel. Ada begitu banyak point seperti Vietnam," papar Wijayanto, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (8/4/2025).
Baca Juga: Isu Prabowo-Mega Bertemu Diam-diam, Golkar Beri Respons
