Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta segera mengundurkan diri sebab ia dinilai tak mampu menangani berbagai masalah ekonomi yang menghantam Indonesia. Alih-alih membaik, pertumbuhan ekonomi RI justru semakin tak karuan di tangan Purbaya.
Kinerja buruk Purbaya selaras dengan hasil survei SMRC. Dimana kepuasan publik terhadap pertumbuhan ekonomi turut merosot tajam dari 40 persen menjadi hanya 15,7 persen.
Baca Juga: Defisit APBN Semester I 2026 Capai Rp196,5 Triliun, Purbaya: Fiskal Kita Tetap Kuat
Pada sisi lain indikator ekonomi RI juga terus melemah, mulai dari Purchasing Managers Index (PMI) yang turun ke level 46,9, hingga indeks kepercayaan konsumen yang jatuh dari 126 pada Januari menjadi 117 pada Juni 2026.
“Pak Purbaya tidak perlu merasa bete karena (survei itu) memang didukung oleh angka-angka ekonomi, misalnya Purchasing Managers Index (PMI) kita jatuh dari level 50 ke 46,9 yang menandakan sektor manufaktur kita berada dalam zona kontraksi,” kata Ekonom senior Ferry Latuhihin dilansir Kamis (30/7/2026).
Ia juga menyoroti neraca perdagangan yang berbalik arah dari surplus selama 72 bulan menjadi defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS pada Juni. Inflasi yang cenderung naik, meski masih dalam target Bank Indonesia (BI), turut memperburuk keadaan.
Ferry menambahkan, rupiah pun tertekan hingga BI harus melakukan intervensi agar dolar tidak menembus Rp18.000, padahal kurs jual sudah mencapai Rp18.178.
“Untuk kondisi ekonomi kita yang tidak memuaskan, menurut saya yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Keuangan kita. Sebab apa? Sebab ini tidak terlepas dari kebijakan fiskalnya,” kata Ferry.
Ia juga mengkritik kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melibatkan aparat keamanan hingga tingkat desa untuk mengawasi kepatuhan pajak. Menurutnya, langkah itu justru menimbulkan ketidaknyamanan dan mencerminkan lemahnya kondisi fiskal.
Baca Juga: Agenda Jahat Geng Solo di Pemerintah Prabowo Terbongkar, Kasus Febrie Adriansyah Disorot Tajam
“Saya rasa Purbaya bukan orang tepat untuk menduduki posisi sebagai Menteri Keuangan karena kalau cuma mengejar pajak, mengeluarkan surat utang, everyone can do it,” pungkasnya.
