Ketua DPR RI Puan Maharani ikut menyoroti terkait maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Bahkan, dirinya pun mengaku akan mengawal program prioritas pemerintah tersebut agar tetap bermanfaat.
Baca Juga: Menelisik Tujuan Pemerintah Di balik Bengkaknya Anggaran Program MBG
Baca Juga: Andalkan Pangan Lokal, Pemerintah Pastikan Krisis Global Tak Ganggu Program MBG
Baca Juga: ID Survey Siap Dukung Badan Gizi Nasional Sukseskan Program MBG
"Dalam fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang mana ada masalah. Misalnya di dapur-dapur MBG atau di sekolah penerima, sehingga bisa terlihat sebenarnya masalahnya ada di mana," katanya dalam keterangannya dikutip, Kamis (25/9/2025).
Lanjutnya, ia mengatakan jika evalusi harus dilakukan secara total, mencakup standar dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah penerima.
Menurutnya, dengan begitu akar masalah bisa ditemukan dengan jelas dan dapat dilakukan perbaikan secara menyeluruh.
"Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," tegasnya.
Sementara itu, Puan berharap program strategis pemerintah untuk mendongkrak kualitas gizi anak bangsa ini harus dijaga dan diawasi secara ketat.
"Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam," katanya.
“Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” tambah dia.
Sementara itu, Pemerintah melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengakui ada lebih dari 5 ribu anak terdampak.
Kepala KSP, Mohammad Qodari, menyampaikan bahwa data tersebut dihimpun dari sejumlah lembaga pemerintah yang mencatat kasus keracunan sejak program MBG dijalankan.
