Ahmad Muzani adalah seorang politisi senior yang menjabat sebagai Ketua Fraksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Namanya dikenal luas di panggung politik nasional sebagai sosok berpengaruh dengan pengalaman panjang di dunia politik.
Pada 3 Oktober 2024, Muzani resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam Sidang Paripurna Ke-III MPR yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Prosesi tersebut pun menandai babak penting dalam kiprah politiknya.
Dan, dikutip dari berbagai sumber, Senin (13/10/2025), berikut Olenka ulas profil singkat Ahmad Muzani yang menjadi salah satu figur kunci dalam dinamika politik nasional.
Latar Belakang dan Kehidupan Pribadi
Dikutip dari Inilah.com, Ahmad Muzani lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 15 Juli 1968. Ia tumbuh dalam lingkungan religius yang kuat dan menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (1975–1981). Setelah itu, ia melanjutkan ke SMP Ikhsaniyah (1981–1984) dan SMEA Negeri (1984–1987).
Kecintaannya pada dunia komunikasi membawanya kuliah di Universitas Ibnu Khaldun, jurusan Ilmu Komunikasi (1989–2009). Dikutip dari Tirto.id, sejak remaja, Muzani aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Pelajar Islam Indonesia (PII), dan sempat menjadi ketua cabang Tegal.
Dalam kehidupan pribadi, Muzani dikenal sebagai sosok keluarga. Dilansir dari Wikipedia, ia menikah dengan Himmatul Aliyah dan telah dikaruniai empat anak. Di sela kesibukan politiknya, ia gemar jogging dan menyukai kuliner daerah.
Awal Karier: Dari Wartawan ke Dunia Politik
Perjalanan karier Ahmad Muzani dimulai jauh sebelum ia dikenal sebagai tokoh politik nasional. Dikutip dari Kumparan, langkah awalnya dimulai pada tahun 1989 ketika ia terjun sebagai wartawan di majalah Amanah.
Dikutip dari Tirto.id, dunia jurnalistik menjadi pintu pertama yang membentuk kepekaannya terhadap dinamika sosial dan politik Indonesia. Setahun kemudian, ia juga mengabdikan diri sebagai guru di SMA Muhammadiyah 13 Jakarta, sebuah pengalaman yang memperkaya cara pandangnya terhadap dunia pendidikan dan generasi muda.
Kariernya terus berkembang. Pada 1995, Ahmad Muzani dipercaya menjadi redaktur di Radio Ramako FM. Kepiawaiannya mengelola informasi dan membangun komunikasi publik membuatnya kemudian naik menjadi direktur untuk wilayah Serang, Banten.
Jejaring luas yang ia bangun dari dunia media inilah yang kelak membuka banyak pintu dalam perjalanan politiknya.
Tak hanya berkecimpung di dunia media, Ahmad Muzani juga aktif di bidang riset dan bisnis. Pada akhir 1990-an, ia menjabat sebagai Direktur Institute for Study dan menjadi Pemimpin Redaksi Berpolitik.com, sebuah platform yang menjadi ruang diskusi politik dan demokrasi.
Di luar itu, ia juga terjun ke dunia usaha, antara lain sebagai Manajer di PT Tidar Kerinci Agung, perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Komisaris di CITV serta PT Tambang Sungai Suir. Pada periode 2009 hingga 2012, ia menduduki posisi Direktur PT Swara Rama Loka.
Berkat pengalaman panjang di berbagai bidang, seperti media, pendidikan, riset, dan bisnis, Ahmad Muzani membangun jejaring kuat lintas sektor. Jejaring inilah yang membawanya ke panggung politik nasional. Ia terlibat dalam pembentukan Partai Bintang Reformasi bersama Zainuddin MZ dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekjen.
Namun, momentum besar datang menjelang Pemilu 2009, saat ia memutuskan bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Keputusan ini menjadi titik balik yang mengantarkannya pada karier politik Panjang, dari anggota legislatif hingga kini menduduki jabatan strategis di lembaga tinggi negara.
Baca Juga: Dari Istana ke Jakarta: Jalan Mulus Karier Politik Pramono Anung
Jejak Karier Politik
Dikutip dari Tribunnews, Ahmad Muzani mulai menapaki panggung politik nasional saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Lampung I. Dengan perolehan suara sebanyak 24.723, ia berhasil melenggang ke Senayan untuk periode 2009–2014.
Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Muzani ditempatkan di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.
Dikutip dari laman resmi Fraksi Partai Gerindra, selama masa tugasnya, ia juga dipercaya menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Di luar parlemen, ia aktif di dunia koperasi dengan menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
Pada periode 2014–2019, Muzani kembali meraih kepercayaan rakyat dan terpilih sebagai anggota DPR RI. Dalam periode ini, karier politiknya semakin menguat dengan posisi strategis sebagai Ketua Fraksi Gerindra dan kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada 26 Maret 2018.
Kiprahnya terus berlanjut di periode 2019–2024. Ia kembali terpilih sebagai anggota DPR dan mempertahankan jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI. Puncak karier politiknya terjadi pada 3 Oktober 2024, ketika ia resmi dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024–2029, menggantikan Bambang Soesatyo.
Dikutip dari Antaranews, sebagai Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengusung visi mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, makmur, dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.
“MPR adalah rumah kebangsaan. Kami akan memastikan konstitusi dijalankan dengan baik, serta menjaga persatuan bangsa,” tegasnya dalam pidato pelantikan.
Misinya berfokus pada penguatan kelembagaan MPR RI, penjagaan konstitusi, serta memastikan aspirasi rakyat terhubung dengan kebijakan pemerintah.
Harta Kekayaan
Dikutip dari CNN Indonesia, berdasarkan laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Maret 2024, total kekayaan Ahmad Muzani tercatat mencapai Rp59,1 miliar.
Porsi terbesar dari total kekayaannya berasal dari kepemilikan aset properti. Tercatat, Muzani memiliki 30 bidang tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp42,65 miliar. Jumlah ini menunjukkan bahwa investasi pada sektor properti menjadi pilar utama kekayaannya.
Selain properti, ia juga tercatat memiliki kendaraan senilai Rp1,1 miliar. Di antara kendaraan yang dimilikinya terdapat mobil jenis SUV dan MPV, termasuk Toyota Fortuner dan Toyota Vellfire, yang dikenal sebagai kendaraan dengan kelas kenyamanan dan keamanan tinggi.
Muzani juga menyimpan harta bergerak lainnya dengan total nilai Rp4,55 miliar, serta surat berharga senilai Rp375 juta. Di sisi likuiditas, ia memiliki kas dan setara kas mencapai Rp8,59 miliar, ditambah harta lainnya senilai Rp1,85 miliar.
Baca Juga: Mengenal Sosok Bahlil Lahadalia, Anak Kuli Bangunan yang Kini Jadi Menteri ESDM
Penghargaan dan Tanda Kehormatan
Dedikasi panjang Ahmad Muzani terhadap bangsa dan negara tak hanya tercermin dari kiprah politik serta peran publiknya, tetapi juga dari apresiasi yang ia terima secara resmi. Dalam rentang beberapa tahun terakhir, Muzani dianugerahi sejumlah tanda kehormatan negara sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya.
Dikutip dari Inilah.com, penghargaan pertama datang pada 2020, ketika pemerintah menganugerahkan Bintang Jasa Utama sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya dalam memperjuangkan kepentingan publik.
Empat tahun kemudian, pada 2024, ia kembali menerima penghargaan bergengsi, yakni Bintang Mahaputera Nararya. Tanda kehormatan ini diberikan kepada tokoh yang dinilai telah berjasa besar dalam bidang politik, pemerintahan, atau kemasyarakatan.
Puncaknya, pada 2025, Muzani menerima salah satu tanda kehormatan tertinggi dari negara, yakni Bintang Republik Indonesia Utama. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas kiprahnya dalam memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas politik, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Pertemuan dengan Presiden
Terbaru, dikutip dari Bisnis.com, Presiden RI, Prabowo Subianto, menerima Ahmad Muzani beserta jajaran menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (11/10/2025) lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Muzani memberikan masukan strategis terkait program pemerintah. Pertemuan itu juga mempertegas pentingnya kolaborasi legislatif dan eksekutif untuk pemerataan pembangunan nasional.
Baca Juga: Profil Rosan Roeslani: Pengusaha Sukses dan Diplomat yang Kini Pimpin BPI Danantara
