Politisi Golkar sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra mengaku mendukung mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto yang berencana memaafkan para koruptor.
Dia menyebut, kebijakan yang sedang ditimbang Prabowo ini adalah sebuah langkah berani yang perlu didukung dan diapresiasi. Hanya saja Tandra memberi beberapa syarat.
Baca Juga: Prabowo Berjanji Sikat Habis Aparat Korup
"Kalau menurut saya ini adalah suatu tindakan yang berani. Saya sependapat bahkan mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu dengan beberapa syarat," kata Tandra kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).
Syarat pertama kata Tandra, mengatakan tujuan pemberian pengampunan kepada para koruptor adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dimana pengembalian semua harta benda kekayaan dari tangan para koruptor mesti digunakan untuk kepentingan bangsa. Misalnya saja dipakai untuk mendukung program makan bergizi gratis atau pembangunan infrastruktur.
"Artinya pengembalian uang-uang itu harus maksimal. Karena sekarang kan kita lagi membutuhkan uang untuk pembangunan, apalagi dengan Asta Citanya presiden kita, belum lagi ada program makan siang gratis dan sebagainya yang tentu membutuhkan banyak dana," ujarnya.
Baca Juga: Masyarakat Perkotaan Minim Literasi Sawit
Tandra mengatakan pengampunan kepada para koruptor jauh lebih efektif ketimbang menghukum mereka dengan sistem hukum yang berlaku sekarang ini. Dia menyebut sistem penindakan yang ada saat ini dinilai belum efektif karena kasus korupsi justru dinilai semakin banyak dan hanya sedikit uang yang bisa kembali ke negara.
"Sampai sekarang korupsi semakim marak, dan kerugian keuangan itu malah tidak tercapai. Nah makanya itu, di depan saya setuju dengan beberapa syarat dan kondisi," ujarnya.
Syarat terakhir, ide besar Prabowo ini benar-benar harus ditangkap oleh semua pihak untuk berbenah. Jika semua syarat itu terpenuhi, dia yakin bisa meminimalisir persoalan korupsi di Tanah Air.
"Artinya gini, satu kali memberikan pengampunan, setelah itu penegakan hukum harus transparan, terbuka, tak boleh lagi ada korupsi. Kalau itu tak terjadi, maka percuma. Sekarang ketahuan dia balikin, setelah itu korupsi lagi, malah jauh lebih besar," tuturnya.
Baca Juga: Pengaruh Politik Jokowi Tetap Kuat Walau Tanpa Parpol
"Jadi ide presiden ini menarik, manakala kita semua sepakat, bagaimana menyelesaikannya, transparansi ada, keterbukaan ada, lalu ada kemauan politik, penegakan hukum semua diperbaiki itu baru bisa terjadi, menjadi syarat mutlak kita bisa menyelesaikan korupsi ini dengan sempurna," sambungnya memungkasi.
