Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa geram atas tindakan curang sebuah perusahaan baja asal China yang ogah bayar pajak pertambahan nilai.
Modus perusahaan tersebut semuanya sudah diketahui Purbaya, mereka bahkan memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memuluskan kegiatan mereka di Indonesia.
Baca Juga: IHSG Cetak Rekor, Menkeu Purbaya Pede: Engga Sulit Tembus 10.000 Tahun Ini
“Ada perusahaan baja China operasi di sini loh, nama-namanya mungkin mereka beli KTP tetapi dia enggak bayar PPN,” kata Purbaya dilansir Olenka.id Jumat (9/1/2026).
Mirisnya lagi kata Purbaya, seluruh karyawan perusahaan baja itu tidak bisa berbahasa Indonesia, seluruhnya memakai bahasa China.
“Ya pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa Indonesia,” beber Purbaya.
Purbaya mengatakan, untuk menghilangkan jejak transaksi, perusahaan itu menerapkan cara pembayaran tunai di semua transaksi sehingga seluruh aktivitas jual beli perusahaan itu tak tercatat di sistem perpajakan.
“Jual langsung ke klien cash bases. Enggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan,” tegasnya.
Perusahaan tersebut telah menjadi target penggerebekan Kementerian Keuangan, saat ini Purbaya masih menunggu waktu yang pas untuk mendatangi langsung perusahaan tersebut.
“Tadinya mau digerebek tetapi nanti kita lihat saat yang pas,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, praktik tersebut berpotensi menyebabkan kerugian penerimaan negara dalam jumlah besar. Ia menilai pengawasan terhadap aktivitas usaha asing perlu diperketat agar kepatuhan pajak dapat ditegakkan secara adil.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa potensi penerimaan pajak dari satu perusahaan baja saja bisa mencapai angka yang sangat signifikan.
Baca Juga: Defisit APBN Tahun 2025 Tembus 2,92%, Apa Kata Menkeu Purbaya?
“Kalau pajak saja dari orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar. Banyak perusahaan tetapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini, sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata,” pungkasnya.
