Pemerintah Indonesia perlu terus mendorong keberpihakan terhadap para pelaku UMKM. Hal ini karena UMKM memiliki peran dan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.
Tercatat, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Selain itu, UMKM memiliki kontribusi terhadap ekspor nasional mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan pemerintahan Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM. Salah satu bentuk komitmen tersebut ialah program hapus utang dan hapus tagih kepada UMKM.
"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama ini telah dilakukan salah satu inisiatif yakni hapus utang dan hapus tagih sebagai keberpihakan kepada UMKM, dan dari monitor yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI," kata Airlangga dalam sambutannya pada kegiatan BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook 2025 yang digelar di Kabupaten Tangerang, Kamis (30/1/2025).
Baca Juga: Capai Rp14 Triliun, Presiden Prabowo Akan Hapus Utang 1 Juta Pelaku UMKM
Menko Airlangga menambahkan, pemerintah akan memberikan subsidi bunga hingga 5% bagi kredit investasi yang diambil pelaku UMKM apabila mereka berusaha di sektor padat karya, seperti tekstil maupun garmen, alas kaki, makanan-minuman, furnitur, dan lain-lain. Hal ini menjadi kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk ekspor.
Disampaikan, target pemerintah juga adalah memperkuat inklusi keuangan yang menjadi fondasi penting untuk memastikan akses layanan keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, tingkat inklusi keuangan mencapai 88,7% dan ini menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJPN 2025-2045.
"Saya mengapresiasi inisiatif BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook ini yang melibatkan lebih dari seribu UMKM karena sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta pemberantasan kemiskinan," ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan ekspor oleh UMKM, pemerintah telah memiliki berbagai strategi yakni antara lain membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional termasuk untuk UMKM, kemudian mendukung dari sisi pembiayaan semisal pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam.
Pemerintah juga memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) yang menyediakan kebutuhan modal kerja khusus ekspor, serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi. Selanjutnya juga memberikan fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) melalui pembebasan PPN dan PPN impor yang diberikan untuk UMKM tujuan ekspor.
Selain itu, telah dilaksanakan program pemberdayaan aset tidak berwujud seperti pemberdayaan sertifikat tanah untuk rakyat, sertifikasi HAKI, dan sertifikasi halal, yang telah membantu UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.
Terdapat juga berbagai program yang dicetuskan pemerintah seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), yang diharapkan akan mendorong demand side UMKM dalam negeri. Program-program tersebut akan dilanjutkan menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.
"Saya berharap UMKM dapat tumbuh, dan dari kantor Kemenko Perekonomian nanti akan minta dari BRI untuk Top 20 dari UMK yang akan kita bina terus (bekerja sama) dengan Kementerian UMKM, agar bisa dinaikkan kelasnya. Setiap tahun minimal kita harapkan ada 20 (UMK) yang bisa graduasi jadi usaha menengah yang tangguh," pungkas Airlangga.
