Pemerintahan Prabowo Subianto tengah menyusun berbagai strategi untuk mengeksekusi program prestius yakni pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall. Proyek infrastruktur raksasa itu membentang sepanjang 958 kilometer dari pesisir Cilegon, Banten, hingga Gresik, Jawa Timur.

Proyek ini sebagai salah satu upaya pemerintah menyelamatkan kawasan pesisir utara Pulau Jawa dari berbagai ancaman bencana alam lantaran abrasi dan penurunan muka tanah yang terus terjadi di sejumlah kawasan Pulau Jawa. 

Baca Juga: Jokowi: Rakyat Senang Kalau Pemimpinnya Rukun

Pembangunan tanggul laut raksasa itu masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025. Nantinya, itu terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun. 

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai koordinator sekaligus eksekutor proyek tersebut. 

"Salah satu infrastruktur yang paling baik giant sea wall yang akan selamatkan pantai utara Jawa," kata Prabowo dilansir Olenka.id Minggu (23/3/2025). 

Pemerintah sendiri sangat optimis dengan proyek ini, kendati saat ini belum ada target yang pasti mengenai kapan waktu yang tepat mengeksekusi proyek prestisius tersebut, pun demikian pemerintah belum memasang target mengenai kapan proyek itu tuntas digenjot. 

"Giant sea wall harus dari Banten sampai ke Gresik sekian ratus kilometer harus kita bangun, apa bisa? Bisa, saya tidak tahu berapa tahun tapi insyaallah dengan tekad kita akan sampai dan ini salah satu tugas berat di pundak," ujarnya.

Kesiapan Anggaran 

Untuk merealisasikan proyek ini, pemerintah jelas tidak hanya bermodal omong besar, mesti ada hitung-hitungan-hitungan yang pas dan bijaksana termasuk mengalkulasikan ongkos proyek tersebut. 

Kendati belum dibeberkan ke publik secara gamblang, tetapi pemerintah jelas sudah mengantongi  nominal dan besaran biaya proyek tersebut. Presiden Prabowo telah mengonfirmasi bahwa pemerintah menjamin ketersedian anggaran.  

Kendati besaran anggaran untuk proyek ini belum diketahui secara pasti, namun Jauh sebelumnya Prabowo telah memperkirakan hal itu, ketika itu Prabowo yang masih menjabat Menteri Pertahanan RI memproyeksi proyek itu menelan anggaran hingga Rp164,1 triliun.

"Kami akan putuskan mulai dengan kekuatan sendiri, bukan potensi lagi, kita jelas punya, uangnya siap. Kita mulai secepatnya," ujar Prabowo. 

Lirik Investor Lokal dan Asing

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui saat ini pemerintah memang kekurangan anggaran mengebut proyek tersebut. 

Namun hal ini sama sekali tak merintangi pengerjaan proyek itu, pemerintah bakal mengakalinya lewat sejumlah skema pembiayaan salah satunya adalah menggaet investor baik lokal maupun asing.  

 "Ada keterbatasan anggaran di sana sini. Kami harus mencari sumber-sumber pendanaan yang kredibel. Investasi harus dihadirkan, dari dalam maupun luar negeri," kata dia.

Meski terkendala anggaran, tetapi AHY memastikan proyek ini telah memenuhi berbagai persyaratan, dia bilang uji kelayakan telah dilakukan di  era pemerintahan sebelumnya, hal ini yang membuat pemerintah yakin bahwa proyek tersebut dapat menarik banyak investor. 

"Kami membuka dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, studi kelayakan yang dilakukan di tahun atau era (pemerintahan) sebelumnya, untuk mempelajari apakah masih relevan atau ada hal yang perlu diperbarui dan diperbaiki," kata dia.

Tak Semuanya Pakai Beton

AHY mengatakan sejauh pemerintah terus melakukan kajian secara mendalam terkait pembangunan proyek tersebut, dia mengatakan kemungkinan proyek itu tak semuanya dibangun menggunakan beton, bisa saja menurutnya menggunakan tembok alami semacam lahan mangrove.

"Jadi dikerjakan paralel lah. Misal pesisir utara Jawa tak semua jadi prioritas nomor satu. Ada beberapa yang masih bisa pendekatan lain, ada gray solution dan green solution. Bisa green solution pake mangrove dan sebagainya atau kombinasi beton dan green solution," ujarnya. 

Baca Juga: Nggak Semua Negara Punya, Prabowo Bilang Program Cek Kesehatan Gratis Menjadi Terobosan Dunia

Dia memaparkan land subsidence atau penurunan tanah di pesisir utara Jawa memang terjadi. Hal ini harus segera ditanggulangi, namun bukan berarti semua jalan keluarnya adalah membangun tanggul beton.

Semua opsi harus dilakukan terlebih dahulu, misalnya saja pengurangan penggunaan air tanah yang membuat permukaan turun dan sebagainya. Bila semua opsi sudah dilakukan dan tidak memadai, baru lah tanggul laut dengan bentuk beton digunakan.

"Kalau semua tak memadai maka baru dipikirkan tanggul laut. Jadi selesaikan masalah tanpa rusak ekologi dan rusak penghidupan masyarakat pesisir," tandasnya.