Pemerintah Dinilai Tak Belajar dari Rezim Sebelumnya
Program food estate di Papua sebenarnya bukanlah hal baru. Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program serupa bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) sudah ada. Proyek yang diharapkan mencakup area 1,2 juta hektare disebut malah melahirkan banyak persoalan dibanding manfaat bagi Masyarakat Adat dan Orang Asli Papua.
Baca Juga: Mengintip Bisnis Haji Isam di Tanah Papua
"Belajar dari pengalaman MIFFE, pembangunan food estate yang rakus lahan menjadi salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak dasar Masyarakat Adat dan Orang Asli Papua. Mengulang program ini dengan kebijakan baru, sama artinya dengan mendesain sebuah skema pelanggaran HAM baru terhadap Masyarakat Adat dan Orang Asli Papua," sebut Aiesh Rumbekwan, Direktur Eksekutif WALHI Papua.
WALHI Nasional dan WALHI Papua menyebut, penolakan terhadap program food estate Papua merupakan konsekuensi logis. Pasalnya, program tersebut tidak menjawab persoalan pokok yang dihadapi Papua. WALHI menegaskan, satu-satunya cara bagi pemerintah untuk memperlihatkan keberpihakannya terhadap Papua adalah menaruh fokus pada pekerjaan pemenuhan daulat Orang Asli Papua atas tanah, hutan, dan hak lainnya.
