Sementara itu, belum ada anggaran khusus untuk program food estate di Papua tersebut. Hanya saja, diketahui bahwa anggaran ketahanan pangan di tahun 2025 mendatang meningkat 8,83%; menjadi Rp124,4 triliun dari Rp114,3 triliun pada tahun ini. Anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat seluruh lini proses penguatan pangan di Indonesia pada tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung rantai pasok pangan mulai dari praproduksi hingga konsumen. Pada level praproduksi, dana tersebut di antaranya digunakan untuk bantuan alat tangkap ikan sebanyak 10.000 unit, subsidi pupuk sebanyak 8,5 juta-9,5 juta ton, bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 1.012 unit, dan lain sebagainya.
Baca Juga: Mengulik Target Ambisius Prabowo Bawa Ekonomi Indonesia Tumbuh 8%, Mungkinkah?
Pada tingkat produksi, anggaran ketahanan pangan salah satunya dialokasikan untuk food estate. "Kemudian, juga untuk pencetakan sawah sebanyak 250.000 hektare, pengembangan kawasan padi seluas 485.000 hektare, dan lainnya," jelas Sri Mulyani.
Pada tingkat distribusi, anggaran itu digunakan untuk mengembangkan pelabuhan logistik, pembangunan jalan sepanjang 49.782 km, jalur kereta api sebagai jalur logistik, dan lainnya. Sementara itu, dari sisi pemasaran, anggaran ketahanan pangan dialokasikan untuk beberapa hal, seperti cadangan pangan, subsidi cadangan pangan, stabilisasi pasokan, dan harga pangan.
"Selanjutnya, di level konsumen akan digunakan untuk program makan bergizi gratis, kartu sembako, serta pemberian makan tambahan balita berisiko stunting," kata Sri Mulyani.
Tarik Investor
Meski telah didukung dana APBN, proyek food estate Merauke akan membuka kesempatan investasi bagi pihak swasta. Pasalnya, infrastruktur penunjang di Merauke masih minim.
"Accessibility di Merauke masih sangat rendah, transportasi dari Merauke ke daerah lain akan jadi persoalan. Ada logistic cost yang cukup besar. Nah, itu akan jadi potensi di swasta untuk bergerak di transportasi dan logistik, kita akan genjot dari sana," jelas anggota dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo yang juga ekonom senior INDEF, Drajad Wibowo.
Hal itu juga sejalan dengan harapan Jokowi saat pertama kali mencanangkan program food estate. Jokowi menyatakan tidak mau lagi proyek food estate dibiayai anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) sehingga ia ingin food estate digarap dengan uang investor. "Yang kita dorong sekarang ini adalah investasi, bukan dari APBN," kata Jokowi.
Kritik dari Sejumlah Pihak
Ingin mencetak 1 juta hektare sawah, program food estate Papua nyatanya mendapat kritikan dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA). Menurut Franky Samperante, Direktur PUSAKA, sejumlah lokasi proyek ini berada pada kawasan hutan adat dan terdapat lokasi dengan nilai konservasi tinggi. Perwakilan pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik, menyatakan bahwa tanah mereka telah telah digusur.
"Proyek ini melanggar hak hidup, hak masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup sebagaimana terkandung dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip Free Prior Informed Consent," kata Franky.
Sementara itu, kritikan lain datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua. Hal itu disampaikan oleh Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, beserta 10 perusahaan pengemban Proyek Strategis Nasional di Merauke, kami minta segera menghentikan penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Papua dan Kabupaten Merauke."
